-
-
-
-
-
Cumicumi.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa buka suara mengenai kabar yang menyebut anggota DPR dilarang meninggalkan Jakarta. Isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial menjelang rapat paripurna yang akan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saan menjelaskan, kebijakan mengenai anggota DPR yang bepergian ke luar Jakarta merupakan kewenangan masing-masing fraksi. Namun, ia mengakui para legislator memang diharapkan berada di ibu kota selama masa persidangan.
"Itu kebijakan masing-masing. Karena memang, karena kita memang di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Saan, masa sidang DPR berlangsung hingga 17 Desember 2026. Karena itu, kehadiran anggota dewan diperlukan untuk mengikuti agenda kedewanan di komisi masing-masing.
"Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di, di Jakarta untuk bersidang dengan sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya, karena ini masa sidang," ujarnya.
Isu tersebut mencuat di tengah bergulirnya usulan penggunaan HMP terhadap Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyampaikan usulan tersebut kepada pimpinan DPR.
Saan sebelumnya menyatakan usulan HMP itu telah memenuhi persyaratan. Pimpinan DPR akan menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Rapat paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Agenda tersebut menjadi tahapan lanjutan untuk membahas usulan HMP yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Meski demikian, penjelasan Saan mengenai keberadaan anggota DPR di Jakarta merujuk pada kebutuhan menjalankan agenda selama masa sidang. Ia menyebut kebijakan bepergian tetap menjadi kewenangan masing-masing fraksi, bukan larangan yang ditetapkan secara menyeluruh oleh pimpinan DPR.
