JAKARTA, KOMPAS — Firma hukum milik Don Ritto terungkap menerima uang miliaran rupiah dari sejumlah perusahaan yang tengah berkasus di Kejaksaan Agung. Uang tersebut diberikan sebagai kompensasi atas jasa pengurusan perkara di Kejaksaan.
Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno didampingi hakim anggota Sunoto, Sutisna Sawati, Mardiantos, dan Ida Ayu Mustikawati.
Ada empat saksi yang dimintai keterangan, yakni Direktur PT Karya Indah Alam Sejahtera (KIAS) Stefanus Natanael, advokat Albertus Yohanes Eko Purwanto, advokat Arif Taufik Wijaya, dan advokat Rustandi. Mereka diperiksa untuk terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, serta pengusaha Nurman Herin.
Dalam sidang itu, jaksa menanyakan perihal uang Rp 1,3 miliar yang diberikan PT KIAS kepada Kantor Hukum Don Ritto & Rekan (DR Law Firm). "Saudara, tadi kan itu pembayaran Rp 1,3 M ya. Itu untuk dari penyidikan sampai pra-penuntutan, itu komponen apa saja? Pekerjaan di Rp 1,3 M itu untuk komponen apa saja?," tanya jaksa.
Direktur PT KIAS, Stefanus Natanael, mengakui perusahaannya harus merogoh kocek hingga Rp 1,3 miliar demi mendapatkan pendampingan dari DR Law Firm. Saat itu, KIAS terseret pusaran kasus dugaan korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2022. Tarif tersebut merupakan hasil negosiasi dari tawaran awal sebesar Rp 1,5 miliar.
Meski membayar tarif hingga miliaran rupiah, Stefanus mengaku perusahaannya sama sekali tidak mendapatkan pendapat hukum ataupun kajian mitigasi risiko secara tertulis dari para advokat. Klien hanya mendapatkan pendampingan dua kali pemeriksaan saksi di Kejaksaan Agung serta dua kali pertemuan informal di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.
”Yang ditawarkan hanya pendampingan selama proses penyidikan. Tidak ada produk hukum tertulis, kami hanya berdiskusi lisan terkait fasilitas ekspor CPO,” kata Stefanus.
Menanggapi hal itu, Eko Purwanto mengakui firma hukumnya memang menargetkan agar perkara klien cukup tuntas pada tingkat pertama atau berhenti pada ranah pelanggaran administratif kepabeanan, bukan tindak pidana korupsi. Jeratan pidana korupsi dianggap akan mematikan izin usaha perusahaan klien.
Dalam persidangan, jaksa juga mempertanyakan mutasi rekening BCA atas nama Kantor Hukum Anandita, Vito & Rekan (AVR Law Office). Rekening tersebut mencatat 42 kali transaksi penarikan tunai dengan nilai total Rp 47,04 miliar dalam rentang 31 Oktober 2022 hingga 30 Juli 2026.
Salah satu penarikan tunai dalam jumlah terbesar terjadi sesaat setelah kantor hukum digeledah penyidik. Saat itu, sisa saldo di rekening sebesar Rp 13 miliar ditarik tunai secara serentak, lalu dibagi rata masing-masing Rp 6,5 miliar oleh advokat Eko Purwanto dan Rustandi.
Managing Partner AVR Law Office, Rustandi, membenarkan penarikan tunai belasan miliar rupiah tersebut. Ia berdalih uang itu ditarik untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan firma hukum.
”Enggak, dari inisiatif kita saja. Kita mau benahi semua permasalahan, kayak kalau mesti ada pajak-pajak yang mesti dibayar, kita bayar,” ungkapnya.
Selain pengeluaran tunai, jaksa juga mengungkap sumber penerimaan dana yang masuk ke rekening firma hukum tersebut. Uang itu mengalir dari sejumlah pihak yang perkaranya ditangani oleh Kejaksaan, seperti PT Waskita Beton Precast senilai Rp 19,2 miliar (13 termin), PT Dinamika Sejahtera Mandiri terkait kasus korupsi bauksit di Kalbar Rp 4,99 miliar, Trafigura Asia Trading Rp 4,5 miliar, PT Waskita Karya Persero Rp 2,5 miliar, hingga fasilitas pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank senilai Rp 4 miliar.
Penerimaan dana berkedok pembiayaan juga terungkap pada perkara korupsi impor garam yang menjerat pengurus PT Sumatraco Langgeng Makmur dan PT Sumatraco Langgeng Abadi. Firma hukum tersebut mengikat perjanjian pinjaman dana talangan senilai Rp 20 miliar dari pihak ketiga, PT BAN, untuk Sumatraco.
Pengembalian pinjaman itu tidak diserahkan langsung antarkorporasi, melainkan dicicil harian sebesar Rp 50 juta hingga Rp 100 juta langsung ke rekening BCA milik firma hukum.
Advokat sekaligus partner DR Law Firm, Albertus Yohanes Eko Purwanto, menerangkan, skema tersebut merupakan kehendak investor. ”Mereka, BAN, tidak mau melakukan kontrak langsung, mereka inginnya kita yang berhubungan dengan mereka, sehingga syaratnya pengembalian sejumlah itu harus lewat kantor kami dan di-BCA-kan,” ujarnya.
Di sisi lain, saksi Rustandi mengaku tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terhadap tiga rekening firma hukum lainnya, yakni rekening valas USD BCA, rekening BNI, dan rekening Bank Mandiri. Pengelolaan ketiga rekening tersebut berada di bawah kendali terdakwa Don Ritto.
Rustandi juga mengonfirmasi BAP-nya bahwa DR Law Firm sejak awal berdiri hingga 2024 belum pernah melaporkan transaksi keuangannya ke kantor pajak. ”Itu bisa saya jelaskan, karena memang di awal itu kan kita bertahap, tadinya sebelumnya non-PKP, yang DR itu baru kita beresin pelaporannya setelah mencapai omzet tertentu,” katanya.
Di hadapan majelis hakim, Eko Purwanto secara mendadak meralat keterangannya pada poin ke-27 BAP penyidikan. Sebelumnya, dalam BAP, Eko menyebut diajak oleh Don Ritto bertemu langsung dengan Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Jampidsus untuk membahas pengalihan perkara tekstil Batam yang ditangani Bea Cukai.
Keterangan itu dicabut Eko setelah tim penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan atas pertanyaan jaksa yang dinilai mengarahkan. Eko berdalih dirinya kelelahan saat diperiksa penyidik dari pagi hingga larut malam.
”Saya harus luruskan, tidak mungkin Don Ritto itu ke Gedung Bundar. Waktu itu saya diperiksa dari jam 09.00 sampai jam 22.00, jadi saya ingin cepat selesai saja,” ucap Eko.
Meski demikian, jaksa menyebut bahwa para advokat tersebut memiliki hubungan personal yang sangat dekat dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Kantor operasional riil yang digunakan para advokat di Jalan Cipete 4 Nomor 14A, Jakarta Selatan, ternyata hanya berjarak 200 hingga 300 meter dari Kafe The Clam milik Don Ritto.
Adapun alamat kantor hukum yang tercantum resmi dalam akta pendirian di Talavera Office Park, Cilandak, diakui Rustandi hanyalah kantor virtual sewaan tanpa staf operasional.
