Dinamika posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terjadi usai putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) SMA miliknya. Mulai dari pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto mengajukan pengunduran diri, hak menyatakan pendapat (HMP) pemakzulannya yang bergulir di DPR, sampai dikabarkan menyerahkan surat pengunduran resmi ke Prabowo.
Rangkaian dinamika tersebut terjadi setidaknya dalam dua hari belakangan yakni Selasa (10/11) dan Rabu (11/11). Simak poin-poin dinamika yang terjadi berdasarkan rangkuman detikcom:
Selasa 10 November 2026- Gibran Menghadap Prabowo Ajukan Niat Mundur
Pada Selasa (10/11) pagi, Gibran dilaporkan menghadap Presiden Prabowo. Pertemuan itu lantas dibenarkan Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, siang harinya. Ia menyebut dalam pertemuan itu, Gibran mengajukan niat mengundurkan diri dari Wapres.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
Dalam pertemuan tersebut, kata Pras, Prabowo memberikan sejumlah saran. Gibran Rakabuming disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang saat ini menjadi masalah.
"Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," sebut Pras.
- Masih Dampingi Prabowo saat Penganugerahan Gelar Pahlawan
Meski begitu, Gibran masih muncul mendampingi Prabowo dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara. Acara penganugerahan itu digelar tak lama usai konferensi Pras.
Gibran tampak bersama Prabowo memasuki Istana Negara. Gibran berada di belakang mengikuti Prabowo. Saat acara dimula, Gibran berdiri di barisan menteri.
- Gibran Buka Suara Bilang Ingin Fight PTUN
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Dia mengatakan Prabowo sudah seperti sosok ayah bagi dirinya. Dia menyebut Prabowo memberi masukan.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujarnya.
Dia mengaku akan fight di PTUN. Dia mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA-nya tidak sah dan batal.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya.
- Yusril Tegaskan Putusan MA Sudah Final
Sementara, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai putusan dua lembaga peradilan negara terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita. Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.
"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.
Di samping itu, kata Yusril, Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan segera mengeksekusi perintah dari MA.
"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata dia.
Meski begitu, Yusril menyerahkan kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh dalam membuktikan keabsahan ijazah SMA. "Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden Apakah yang akan beliau tempuh," kata Yusril.
(eva/maa)
