jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengungkapkan kategori PPPK paruh waktu yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara atau ASN pusat.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, jabatan fungsional yang dialihkan menjadi ASN pusat di antaranya guru, tenaga kesehatan (nakes), serta PPPK paruh waktu yang melaksanakan tugas pemadam kebakaran, dan Satpol PP.
BACA JUGA: MenPANRB Rini: Rekrutmen CPNS 2026 Diprioritaskan untuk Mendukung Program Prioritas Presiden
Guru menjadi PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Kementerian Agama (Kemenag), nakes menjadi PPPK Kementerian Kesehatan (Kementan), dan kelompok damkar, dan Satpol PP menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri.
"Jad, dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden yang sedang disiapkan," kata MenPANRB Rini Widyantini dalam keterangannya dikutiip Rabu (11/11/2026).
BACA JUGA: PPPK Paruh Waktu jadi ASN Penuh Bukan Sekadar Memberikan Kepastian Pekerjaan
Mengenai status PPPK paruh waktu lainnya, MenPANRB Rini mengatakan akan diangkat menjadi PPPK pada instansi masing-masing, di pusat maupun daerah, serta tetap bekerja di instansi asalnya.
Menteri Rini menegaskan seluruh pengangkatan dilaksanakan secara bertahap. Adapun jabatan yang mencakup adalah guru dan lintas profesi, termasuk dosen, pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.
BACA JUGA: Pemprov Sumsel Tak Buka Formasi CPNS 2026, Pendataan PPPK Paruh Waktu Berlanjut
Lebih lanjut dikatakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Tahapannya ditetapkan berdasarkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran pada masing-masing instansi.
"Selama proses berjalan, PPPK paruh waktu tetap melaksanakan tugas," kata MenPANRB Rini.
Dia menegaskan kebijakan peningkatan status kepegawaian tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi para pegawai yang selama ini telah mendukung pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
Selain peningkatan status kepegawaian, bagi PPPK lintas profesi yang telah dialihkan status menjadi PPPK Penuh Waktu, apabila berminat kepada mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif pada 2027 sesuai tahapan pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
"Kebijakan ini diharapkan dapat membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dan memperkuat mobilitas talenta ASN nasional," pungkas MenPANRB Rini Widyantini. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
