jpnn.com, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendukung penuh langkah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
MAKI dan ARUKKI saat ini berkoordinasi dan bersiap mengajukan praperadilan atas penanganan kasus korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp 28,38 miliar.
BACA JUGA: KPK Diminta Transparan Soal Penanganan Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR
KPK menangani kasus itu, namun penanganannya dinilai mangkrak.
Dalam kasus CSR BI, KPK menetapkan dua anggota DPR sebagai tersangka sejak 7 Agustus 2025, yakni Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra). Keduanya hingga kini belum ditahan.
BACA JUGA: Peneliti Formappi: Publik Sulit Percaya Kejaksaan Setelah Polri Ungkap Febrie Terlibat Korupsi
"Kami mendukung upaya hukum berupa praperadilan yang MAKI dan ARUKKI inisiasi terkait kasus CSR BI yang mangkrak saat ini. Dua anggota DPR yang jadi tersangka belum ditahan sampai sekarang,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Lucius juga mendukung pelaporan terhadap Pimpinan KPK dan penyidik yang menangani kasus CSR BI ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Lucius menilai Pimpinan KPK dan penyidik membiarkan kasus itu mangkrak tanpa penyelesaian.
BACA JUGA: Kerry Mengadu ke DPR Minta RDPU, Formappi: Komisi III Bukan Tempat Menguji Proses Hukum
“Sudah enggak masuk akal lagi cara kerja KPK sebagai penegak hukum sekarang. Membiarkan proses hukum yang sudah dimulainya tak diselesaikan. Saya kira MAKI dan ARUKKI juga harus melaporkan ke Dewas KPK,” tegasnya.
Formappi menegaskan pembiaran KPK terhadap penyelesaian kasus CSR BI akan menjadi preseden buruk pemberantasan korupsi.
Kasus itu diduga melibatkan seluruh Anggota Komisi XI DPR Periode 2019-2024 dan mantan Gubernur BI Perry Warjiyo.
“Kasus ini sudah ada tersangkanya, tapi KPK tak serta merta menindaklanjuti ke tahap selanjutnya. Ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi,” katanya.
Lucius menilai citra dan wibawa KPK akan semakin hancur. Penyelesaian kasus CSR BI menjadi pekerjaan rumah KPK yang publik tagih untuk segera diselesaikan.
“KPK ini saat ini tengah menjadi sorotan, tidak hanya kasus CSR BI, banyak kasus-kasus korupsi lainnya. Publik dipaparkan contoh soal ketidakkonsistenan pemberantasan hukum kasus korupsi oleh KPK,” katanya.
Karena itu, Lucius menilai tidak salah apabila publik menduga KPK mudah diintervensi kekuasaan untuk tidak menuntaskan kasus korupsi seperti CSR BI.
“Ini berbahaya sekali. Koruptor akan menjadi kian bersemangat melakukan korupsi, karena lembeknya KPK. Mereka (koruptor) tidak akan dihukum, meskipun korupsi,” tegas Lucius.
Formappi menduga ada upaya intervensi politik untuk tidak menuntaskan kasus CSR BI. Jika KPK memproses lebih lanjut, keterlibatan anggota DPR lain selain Satori dan Heri Gunawan akan terungkap.
“Kita cuma bisa menduga saja adanya kongkalikong dan intervensi politik kepada KPK agar kasus CSR BI dibiarkan mangkrak seperti sekarang. Tersangkanya sengaja tidak ditahan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) atau dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020-2023. KPK menargetkan penyelesaian pada tahun 2026 ini.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan lembaga antirasuah masih memiliki tunggakan untuk menyelesaikan perkara ini. KPK juga mengenakan pasal berlapis terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Ini menjadi bentuk tanggung jawab kami untuk menyelesaikan tahun ini. Kita akan tetap laksanakan. Ini perlu diketahui untuk perkara CSR BI ada pengenaan pasal berlapis terkait dengan TPPU juga,” ujar Taufik kepada awak media, Selasa (11/8/2026).
Perkara itu bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. KPK kemudian melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.
Penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait perkara tersebut.
Pada 7 Agustus 2025, KPK menetapkan dua anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024, yakni Satori dan Heri Gunawan (Hergun), sebagai tersangka.
Saat ini, keduanya terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029.
Namun hingga kini, baik Satori maupun Hergun seolah mendapat keistimewaan. Meski status tersangka sudah berumur setahun lebih, keduanya masih bebas berkeliaran. Keduanya juga mangkir dari panggilan KPK setelah menjadi tersangka.
Satori mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin, 31 Agustus 2026, sementara Heri Gunawan mangkir pada pemeriksaan Kamis, 11 Juni 2026.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
