Antalya: Indonesia dan Republik Kongo sepakat memperkuat kerja sama di sektor kehutanan. Mulai dari pengakuan pasar bagi produk kayu lestari, ketertelusuran rantai pasok, hingga pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki.
“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” ujar Rohmat dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 November 2026.
Baca Juga :
Usung Budaya Nusantara, Paviliun Indonesia Jadi Wadah Diplomasi di COP31 TurkiMenurut Rohmat, suara bersama dalam koalisi dapat mengurangi hambatan nontarif di pasar internasional. Sehingga, produk yang terverifikasi mendapat akses pasar setara.
Di bidang ketertelusuran, Indonesia siap menjajaki kerja sama praktis pengembangan sistem penelusuran produk hutan dari sumber hingga pasar. Pengalaman Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) menjadi rujukan teknis utama setelah Republik Kongo menyatakan minatnya mempelajari mekanisme tersebut.
“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” kata Rohmat.
Indonesia turut mengusulkan penguatan hubungan kelembagaan melalui mekanisme pertukaran informasi dan kerja sama teknis terstruktur. Kerja sama mencakup berbagi data, metodologi inventarisasi hutan, penginderaan jauh, serta praktik terbaik tata kelola hutan lestari. Kedua belah pihak juga mengeksplorasi peluang investasi hijau di sektor rantai nilai berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Konferensi iklim PBB COP31 di Kota Antalya, Turki. Foto: Anadolu.
Terkait pengelolaan gambut, Rohmat mengajak Republik Kongo mengoperasionalkan International Tropical Peatland Center (ITPC) secara penuh. Pusat riset ini diinisiasi oleh Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo sebagai tindak lanjut Brazzaville Declaration pada Maret 2018 untuk percepatan pembiayaan iklim dan penurunan emisi global.
Selain itu, Rohmat memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk Indonesia. Langkah ini untuk menginisiasi program konservasi mangrove bersama, berbagi keahlian restorasi lahan basah, serta memberdayakan masyarakat pesisir.
“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” ucap Rohmat.
