Indonesia Teken Kontrak Perdagangan Karbon Perdana COP31 untuk Turunkan Emisi

Antalya: Indonesia resmi menyepakati kontrak perdagangan karbon pertama dengan Norwegia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, Rabu, 11 November 2026. Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI).

Kerja sama proyek energi bersih ini ditargetkan mampu menurunkan emisi hingga senilai 12 juta ton setara karbon dioksida. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menyambut baik kolaborasi internasional tersebut.

“Jadi saya rasa ini satu bukti bahwa antar negara, antar bisnis, bisa saling berkolaborasi untuk menurunkan emisi,” kata Jumhur dilansir dari Antara, Kamis, 12 November 2026.

Jumhur menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak untuk menekan tingkat emisi karbon secara signifikan. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal (Letter of Intent) yang sebelumnya digagas pada COP30 di Belem, Brasil.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Norwegia yang dinilai konsisten berada di barisan terdepan dalam aksi mitigasi perubahan iklim global. Melalui skema ini, PLN dapat mengklaim setiap pengurangan emisi dari operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung kepada Norwegia melalui GGGI.

“Ini merupakan dokumen kontrak pertama yang terbesar, yang tercatat di bawah UNFCCC,” ujar Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH Haryo Pambudi.


Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat (kedua dari kanan) menyaksikan penandatanganan komitmen perdagangan karbon antara Indonesia dengan Norwegia melalui PT PLN dan GGGI, di Paviliun Indonesia dalam COP31, di Antalya, Turki, Rabu (11/11). Foto: Antara. 

Haryo menjelaskan bahwa klaim penurunan emisi dapat dilakukan hingga 2038 mendatang dengan nilai sekitar 20 hingga 40 dolar AS per ton emisi. Pemerintah berharap skema kerja sama ini nantinya dapat diperluas ke sektor lain seperti pengelolaan limbah.

Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrund Asland menyatakan bahwa kontrak ini menjadi instrumen penting dalam mendanai proyek energi terbarukan di Indonesia.

"Indonesia memiliki ambisi yang baik untuk membangun energi baru dan terbarukan, mereka memiliki target yang berani. Dengan penandatanganan ini, saya berharap kami dapat berkontribusi lebih banyak pada transisi energi kepada PLTS, dan juga pada penurunan emisi," pungkas Asland.