Pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak serta-merta membuat Presiden memiliki kewenangan menunjuk penggantinya secara langsung. Konstitusi Indonesia telah mengatur mekanisme khusus untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan ini menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari sejak posisi tersebut kosong.
Baca juga: Apa Benar Gibran Mengundurkan Diri? Budi Arie: Betul
Baca Juga:Ditinggal Pemilik ke Luar Kota, Warung Makan di Bondowoso Ludes TerbakarDalam prosesnya, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Namun, keputusan akhir mengenai siapa yang akan menduduki posisi tersebut berada di tangan MPR.
Lantas, bagaimana tahapan pergantian Wakil Presiden jika mengundurkan diri?Begini Mekanisme Penggantinya Menurut UUD 1945:1. Pengunduran Diri Menyebabkan Kekosongan JabatanKetika Wakil Presiden menyatakan mundur dari jabatannya dan pengunduran diri tersebut berlaku, posisi Wakil Presiden mengalami kekosongan.Baca juga: Ini Daftar Lengkap 120 Anggota DPR Pengusul HMP Pemakzulan Gibran
Kondisi ini menjadi dasar dimulainya mekanisme pengisian jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Mekanisme tersebut berbeda dengan pemberhentian Wakil Presiden melalui proses pemakzulan atau impeachment.2. Presiden Mengusulkan Dua Nama CalonSetelah terjadi kekosongan jabatan, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
Ketentuan teknisnya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Dengan demikian, Presiden tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk menjadi Wakil Presiden definitif.3. MPR Menggelar Sidang Paling Lambat 60 HariUUD 1945 memberikan batas waktu maksimal 60 hari kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden baru.
Baca Juga:Kecelakaan Maut Pikap dan Truk di Bangkalan, 1 Orang Tewas TerjepitDalam sidang tersebut, MPR akan membahas dan melakukan pemilihan terhadap dua calon yang diajukan Presiden.
Ketentuan ini bertujuan memastikan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak berlangsung terlalu lama.4. MPR Memilih Wakil Presiden Melalui Pemungutan SuaraDua calon yang diajukan Presiden akan mengikuti proses pemilihan dalam sidang paripurna MPR.
Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan satu orang yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden.Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.5. Wakil Presiden Terpilih Dilantik MPRSetelah ditetapkan sebagai pemenang, calon terpilih akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
Baca Juga:Gerebek 9 Sarang Narkoba di Sumut, Polisi Amankan Puluhan OrangWakil Presiden yang baru tidak memperoleh masa jabatan lima tahun dari awal, melainkan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.Apakah Pengganti Harus Berasal dari Partai Pengusung?Salah satu hal menarik dalam mekanisme ini adalah tidak adanya ketentuan eksplisit dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan calon pengganti berasal dari partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.
Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sementara MPR menentukan siapa yang akan terpilih.
Hal ini berbeda dengan mekanisme apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam kondisi tersebut, Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 mengatur pengajuan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Dengan demikian, pengunduran diri Wakil Presiden tidak otomatis memicu pemilihan umum baru ataupun pemilihan langsung oleh rakyat.
Konstitusi telah memberikan jalur tersendiri: Presiden mengajukan dua nama, MPR memilih satu, dan Wakil Presiden baru melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berlangsung.
#nasional
