Mataram: Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Embarkasi Lombok untuk musim haji 2027 sebesar Rp50.366.779. Jumlah ini turun dibandingkan Bipih 2026 yang sebesar Rp54.951.822.
"Penetapan Bipih Embarkasi Lombok tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 7 Tahun 2026, tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi," kata Kepala Kantor Kemenhaj Kota Mataram, Siti Nurmalaah, di Mataram, Kamis, 12 November 2026, melansir Antara.
Siti mengungkapkan, seiring penetapan tersebut, tahapan pertama pelunasan Bipih resmi dibuka mulai 10 November hingga 10 Desember 2026.
Baca Juga :
Seleksi Petugas Haji Jatim 2027 Dibuka, Ini Jadwal dan Syaratnya"Dengan demikian saat pelunasan Bipih, jemaah tinggal membayar sekitar Rp21.966.779," katanya.
Siti mengimbau jemaah segera memanfaatkan kesempatan pelunasan tahap pertama ini. Ia juga mengingatkan jemaah untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan guna mendapatkan surat keterangan istitaah kesehatan.
"Jika belum ada surat keterangan istitaah, jemaah tidak bisa melakukan pelunasan Bipih," tegasnya.
Terkait kuota, Kota Mataram memberangkatkan 829 calon haji pada 2027. Dari jumlah tersebut, 11 orang menunda keberangkatan karena kendala ekonomi.
"Belasan calon haji yang menunda keberangkatan musim haji 2027, sudah melakukan konfirmasi dan membuat surat pernyataan penundaan," jelas Siti.
Pelepasan jamaah haji asal Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, musim haji 2026. ANTARA/Nirkomala.
Jemaah yang menunda keberangkatan dipastikan tidak kehilangan nomor porsi. Mereka bisa berangkat pada tahun berikutnya saat kondisi keuangan memungkinkan. "Posisi jemaah yang menunda itu nantinya akan digantikan oleh jemaah pada urutan nomor porsi berikutnya," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Dewi Ayu Murniati mencatat sekitar 600 jemaah telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Dari jumlah itu, sekitar 100 orang telah mengantongi surat keterangan istitaah.
"Sedangkan, sisanya ada yang masih evaluasi kesehatan tahap lanjut dan menunggu proses submit," tutup Dewi.
