Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah menyambut baik keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Ahrie Sonta buntut kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto. Abdullah menyebut siapa pun yang melanggar hukum memang seharusnya ditindak tegas.
"Pemecatan Ahrie Sonta patut diapresiasi karena merupakan bentuk ketaatan Polri terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus bukti bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh anggota Polri," kata Abdullah saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
Dia menyebut siapa pun yang melanggar sudah selayaknya ditindak tegas. Bahkan, kata dia, yang berada di tingkat paling atas.
"Siapa pun yang melanggar hukum harus ditindak tegas, baik yang berada di struktur paling bawah maupun di posisi paling atas," ucap dia.
Abdullah juga mempersilakan Polri memproses mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, dia menyebut keputusan pemecatan harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta di persidangan.
"Soal sanksi, termasuk kemungkinan pemecatan, tentu harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan," ujarnya.
Dia juga akan terus mendorong Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menindak tegas siapa pun anggota yang terlibat pelanggaran. Ini, lanjutnya, bukti nyata keseriusan Polri.
"Komisi III mendukung Kapolri Suyudi untuk menindak tegas siapa pun anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran. Ini menjadi bukti bahwa Polri serius melakukan reformasi internal dan menjalankan gagasan Polri bersama masyarakat," pungkasnya.
Diketahui, Polri menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Ahrie Sonta. Hasilnya, Ahrie Sonta dipecat dari anggota Polri.
"Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan, yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ujarnya.
"Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," sambung dia.
Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka terindikasi menyadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lain. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.
"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.
(eva/wnv)
