JAKARTA, DISWAY.ID – Nasib politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran dijadwalkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan HMP yang diajukan sejumlah anggota DPR tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 11 November 2026.
BACA JUGA:Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Begini Respon Dasco
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah resmi mengajukan usulan HMP kepada pimpinan DPR.
Jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
Saan mengungkapkan, 120 anggota tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Adapun materi usulan HMP berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3.
BACA JUGA:Dasco Saat Bertemu Prabowo: Tak Ada Pembahasan Gibran Mundur
Di tengah bergulirnya usulan tersebut, Gibran juga berencana menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Sebelumnya, Saan menegaskan bahwa proses pengajuan HMP di DPR dapat berjalan beriringan dengan langkah hukum yang ditempuh Gibran.
Menurutnya, kedua proses tersebut memiliki jalur masing-masing sehingga tidak menjadi persoalan apabila berlangsung secara bersamaan.
"Iya, enggak ada masalah, kan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 November.
BACA JUGA:Gibran Ingin Melepas Jabatan tapi Siap Fight di PTUN, Pengamat: Mundur Setengah Hati!
Saan mengatakan, DPR menghormati hak setiap orang untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.
- 1
- 2
- »
