jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengingatkan Polri bertindak secara adil dan transparan dalam pemeriksaan ratusan massa yang terlibat aksi unjuk rasa berujung kericuhan di Yogyakarta.
"Pentingnya proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Dudung dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA: Pemakzulan Gibran bin Jokowi di DPR Tetap Jalan
Personel kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/11/2026). ANTARA/Agung Dwi Prakoso
Dudung menegaskan seluruh pihak yang diperiksa juga harus diberikan hak-haknya sebagai saksi ataupun terduga pelaku demi penegakan hukum yang adil kepada masyarakat.
BACA JUGA: Gibran Mundur, HMP Pemakzulan di DPR Sudah Tidak Relevan
Dalam siaran pers itu, Dudung menjelaskan kronologi aksi demonstrasi berujung rusuh di Yogyakarta, Selasa (10/11).
"Aksi awalnya berlangsung tertib dan damai, bahkan telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X," kata dia.
BACA JUGA: Soal Polisi Masuk Kampus UGM, Ini Pernyataan Irjen Langgeng
Menurut Dudung, berdasarkan laporan instansi terkait, aksi mulai berubah menjadi ricuh di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada malam hari.
Pensiunan jenderal TNI itu mengaku telah mendapat laporan terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum di Yogyakarta, pada malam itu.
Melihat aksi tersebut, aparat langsung berupaya mengamankan ragam fasilitas warga dan menangkap beberapa orang yang dianggap sebagai provokator kericuhan.
"Aparat telah melakukan langkah pengendalian hingga situasi dapat dikendalikan pada Rabu dini hari," ujarnya.
Dudung meminta masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak mengganggu warga lain saat melakukan unjuk rasa pada masa mendatang.
"Negara berkewajiban melindungi demonstran yang menyampaikan aspirasi sekaligus melindungi warga lain dan fasilitas umum dari tindakan kekerasan maupun perusakan," tutup dia.(Ant/JPNN)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
