JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna untuk mengambil kesepakatan atas usulan hak menyatakan pendapat (HMP) pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) pada Kamis (12/11/2026).
Hal itu diketahui berdasarkan surat undangan rapat yang ditujukan pada pimpinan dan anggota DPR RI. Adapun rapat itu didasar atas hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi pada 11 November 2026.
"Acara pengumuman usul penggunan hak Anggota DPR RI," demikian bunyi agenda rapat yang tertera dalam surat undangan tersebut.
Selain itu, rapat juga akan mengambil keputusan tingkat I atas RUU tentang Tata Cara Pembentukan UU menjadi usul inisiatif DPR dan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Statistik.
Sedianya, rapat paripurna itu semula akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB. Namun, kesekretariatan mengubah waktu pelaksanaan rapat paripurna menjadi pukul 14.00 WIB.
Baca Juga:MoU Palma Pertiwi Mamur-Pemkab Jayapura Wujudkan Kedaulatan Pangan dan EnergiSebelumnya, Pimpinan DPR RI telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Sedianya lebih dari 100 legislator mengajukan nama menjadi pengusul HMP pemakzulan Gibran.
Hal itu diketahui setelah pimpinan DPR RI menggrlar rapat bersama legislator pengusul HMP di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/11). Adapun rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa dan didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan menjelaskan, bahwa berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, total anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut sebanyak 120 orang.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” ungkap Saan, di Gedung DPR RI.
Adapun 120 anggota yang sudah menadatangani hak menyatakan pendapat berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Nasdem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.
#nasional
