JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, menjelaskan tentang berlanjut atau tidaknya proses hak menyatakan pendapat (HMP) jika Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengundurkan diri.
Menurut penuturannya, proses HMP tidak akan dilanjutkan jika wapres mengundurkan diri.
"Menurut Undang-Undang MD3 juga, kalau di tengah proses pemakzulan yang menjadi objek pemakzulan itu menyatakan mengundurkan diri, maka proses pemakzulannya bisa tidak dilanjutkan," kata Djayadi dalam program Breaking News KompasTV, Kamis (12/11/2026).
Jika ada pengunduran diri dari wapres, proses selanjutnya dapat langsung ke pernyataan atau ketetapan dari MPR bahwa telah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Karena terjadi kekosongan jabatan tersebut, maka kemudian MPR mengagendakan melakukan pengisian jabatan wapres yang baru.
Baca Juga: Kata Relawan soal Rencana Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Hari Ini
"Nanti ditentukan agendanya kapan, tanggal berapa. Nah, nanti dari tanggal yang ditentukan oleh MPR itu, MPR akan berkirim surat kepada presiden meminta presiden untuk menyampaikan dua nama usulan untuk dipilih oleh MPR," ujar Djayadi.
Menurutnya, presiden punya waktu paling lama 14 hari dari jadwal yang ditentukan oleh MPR tersebut.
Terkait dampak jika nantinya Gibran mundur atau dimundurkan, Djayadi menilai hal itu tidak akan terlalu mengubah dukungan politik di DPR kepada presiden.
"Karena Mas Gibran enggak punya partai di DPR, (ayah Gibran) Pak Jokowi juga enggak punya partai yang ada di DPR, maka dukungan politik kepada Presiden di DPR tetap akan tidak banyak berubah seperti sekarang, kecuali kalau ada perkembangan baru," tuturnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- wapres
- wapres gibran
- gibran
- gibran rakabuming
- hmp
- hak menyatakan pendapat
