JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan mengaku sejak 2025 lalu memperkirakan akan terjadi pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.
Ia menilai polemik yang menyeret Gibran berangkaian dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Azwan menilai tak tertutup kemungkinan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi sasaran dari rangkaian polemik tersebut.
"Saya mempunyai, katakanlah sudah menduga hal ini akan terjadi pemakzulan itu sejak 2025 yang lalu, yang sasaran antaranya ijazah Pak Jokowi, kemudian sasaran utamanya adalah ijazah Mas Gibran, dan sasaran paling utama bisa saja adalah Pak Presiden Prabowo," ujarnya dalam program Breaking News KompasTV, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, ada celah untuk riwayat pendidikan Prabowo dipersoalkan juga. Ia mengungkap ada kesamaan dalam riwayat pendidikan Gibran dan Presiden Prabowo.
Azwan menilai pertanyaan mengenai Presiden Prabowo menggunakan ijazah atau surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan saat pencalonan di pemilihan umum (pemilu) belum terjawab karena Prabowo merupakan lulusan luar negeri, sama seperti Gibran.
Baca Juga: Habiburokhman Ungkap Gibran Akan Serahkan Pengunduran Diri, Beberkan Jamnya
"Kalau berbicara tentang yang namanya ijazah SMA, dua-duanya itu kalau diwajibkan harus melakukan paket C ataupun harus menunjukkan ijazah SMA dalam negeri, dua-duanya tidak punya untuk itu," katanya.
Oleh karena itu, Azwan menilai riwayat pendidikan Prabowo harus diusut juga supaya prosesnya sama dan terbuka.
Azwan menegaskan, jangan sampai terjadi politik belah bambu dengan memisah-misahkan pasangan presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih.
"Hanya memilih sasaran adalah Mas Gibran. Kan mestinya itu semua paslon, karena ini suket ini ada bicara kita ke belakang tentang paslon, dua-duanya harus diperiksa, benar enggak nih KPU dua-duanya ini, karena ijazahnya sama-sama ini SMA-nya dari luar negeri," ujarnya.
Baca Juga: Andi Azwan Sebut Gibran Kumpulkan Relawan di Istana Wapres Hari Ini
Dalam kesempatan sama, analis komunikasi politik Unpad, Kunto Adi Wibowo menilai sudah ada jalur hukum melalui Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan keputusan soal syarat pendidikan Gibran.
"Jadi ya sudah kan, apalagi yang mau diperbincangkan? Jalur hukum mana lagi?" ucapnya.
Ia mempersilakan jika pendukung Gibran atau Jokowi menilai jalur hukum terkait syarat pendidikan Gibran belum selesai.
Namun menurutnya, ada agenda lain yang lebih penting dan bangsa ini harus move on dari polemik ijazah.
"Nah, move on-nya kalau menurut saya ya segera, hari ini kan ditentukannya, apakah HMP (hak menyatakan pendapat) atau Mas Gibran mundur," tuturnya.
Baca Juga: Apakah Proses HMP Berlanjut jika Wapres Gibran Mengundurkan Diri? Ini Penjelasan Direktur LSI
Menurutnya, jika persoalan yang menyeret Gibran dikembalikan ke masalah hukum lagi, justru akan makin ribet.
Kunto menegaskan, meskipun Gibran sempat menyebut Prabowo menyarankan untuk "fight" di pengadilan tata usaha negara (PTUN), sudah ada putusan lembaga peradilan tertinggi, yakni MA dan MK.
Walaupun tidak semua orang senang dengan putusan dua lembaga peradilan itu, Kunto menilai DPR sudah punya pegangan dari putusan itu sehingga kemudian sejumlah anggotanya mengajukan hak menyatakan pendapat.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- andi azwan
- relawan gibran
- militan gibran 08 nusantara
- gibran
- gibran rakabuming
- pemakzulan
