Hampir seperempat abad berkas penyelidikan Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II yang dirampungkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tak kunjung berbuah keadilan. Kendati laporan pro-justitia pembunuhan mahasiswa pejuang reformasi itu telah diserahkan ke Kejaksaan Agung sejak 2002, nasib hukumnya tak pernah beranjak ke pengadilan.
Berkas perkara itu terus menjadi bola pingpong karena Kejaksaan Agung selalu berdalih bukti yang diserahkan belum lengkap. Perbedaan tafsir hukum inilah yang selama puluhan tahun mengunci perkara tersebut di tempat, tanpa pernah dinaikkan ke tahap penyidikan.
Merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM sejatinya hanya memegang mandat penyelidikan awal. Tanggung jawab untuk menyidik, mengumpulkan alat bukti tambahan, dan menyeret pelaku ke muka persidangan sepenuhnya berada di tangan Jaksa Agung.
Kebuntuan menahun akibat bolak-balik dokumen itulah yang kini berupaya diurai oleh pemerintah. Sebuah Kelompok Kerja khusus pun dibentuk di bawah kendali Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.
Struktur pokja ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, meliputi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian HAM; Kejaksaan Agung; Kepolisian Negara Republik Indonesia; hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Komnas HAM sempat diajak masuk memperkuat tim ini, tetapi lembaga tersebut memutuskan untuk tidak terlibat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pembentukan pokja ini bertujuan menyamakan persepsi dan prosedur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Langkah tersebut diklaim sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengusik independensi maupun mencampuri kewenangan hukum kedua lembaga.
Menurut Yusril, Kemenko Kumham Imipas berinisiatif mengambil peran penengah guna mengurai berbagai sumbatan prosedural yang selama ini mengganjal perkara menuju Pengadilan HAM. Sebab, persoalan mendasar berakar dari perbedaan cara pandang terhadap standar penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan kejaksaan sebagaimana termaktub dalam undang-undang.
”Tugas kementerian koordinator adalah mencari tahu penyebab berkas penyelidikan Komnas HAM sebagian besar mandek di kejaksaan dan menemukan jalan keluar untuk mengatasinya,” ujar Yusril, akhir pekan lalu.
Yusril melanjutkan, penyamaan pemahaman hukum itu dinilai mendesak agar kedua institusi berada dalam satu frekuensi kerja pada setiap tahapan penanganan perkara. Dengan kesepahaman tersebut, berkas penyelidikan Komnas HAM diharapkan dapat segera ditindaklanjuti kejaksaan tanpa terus terbentur perbedaan tafsir.
”Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas HAM tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik kejaksaan,” tutur Yusril.
Namun, upaya pemerintah untuk menyatukan frekuensi kerja tersebut seketika bertepuk sebelah tangan. Komnas HAM memutuskan tidak bersedia bergabung ke dalam pokja bentukan Kemenko Kumham Imipas.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan, lembaganya pada dasarnya menyambut baik upaya pemerintah mendorong penuntasan kasus demi memenuhi hak korban atas keadilan. Kendati demikian, pelaksanaan wewenang penyelidikan dipandang harus tetap berjalan mandiri sesuai mandat Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Pengadilan HAM guna menjamin obyektivitas pencarian alat bukti.
”Oleh karena itu, Komnas HAM tidak dapat menjadi bagian dari pokja dimaksud guna memastikan pembagian kewenangan dan proses penyelidikan yang independen dan akuntabel sesuai kerangka hukum yang berlaku,” ujar Anis.
Menurut Anis, sikap tersebut sejalan dengan standar internasional yang menetapkan independensi lembaga penyelidik sebagai syarat mutlak pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan ketidakberulangan. Komnas HAM menilai proses pencarian kebenaran hanya akan menuai kepercayaan publik jika terbebas dari benturan kepentingan dan campur tangan pihak mana pun.
Anis menegaskan bahwa keputusan ini bukan bentuk penolakan terhadap penyelesaian perkara, melainkan ikhtiar menjaga agar penegakan hukum berpegang teguh pada pendekatan yang berpusat pada korban. Selain itu, pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan dipandang harus dirumuskan secara berhati-hati demi mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.
Meski menolak masuk ke dalam struktur pokja, Komnas HAM menyatakan tetap membuka pintu koordinasi dan komunikasi kelembagaan dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Komunikasi formal antarinstitusi tersebut ditegaskan harus tetap berada dalam koridor pembagian kewenangan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.
Perdebatan mengenai efektivitas pokja ini kian mendesak jika merujuk pada catatan penanganan perkara kasus pelanggaran HAM berat. Dari total 17 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM, baru empat perkara yang berhasil disidangkan, menyisakan 13 kasus lain yang berkasnya selalu dikembalikan Jaksa Agung ke Komnas HAM.
Dua di antaranya berkas penyelidikan pembantaian massal 1965-1966 serta operasi Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985 yang telah diserahkan Komnas HAM ke kejaksaan sejak 2012. Selain itu, laporan pro-justitia penyerbuan jemaah pengajian Talangsari Lampung 1989 juga diserahkan sejak 2008 tetapi tak kunjung disidik.
Masa transisi reformasi menyisakan berkas penculikan 13 aktivis pro-demokrasi 1997-1998 yang telah diserahkan ke Jaksa Agung pada 2006. Tragedi Kerusuhan Mei 1998 yang menelan ribuan korban jiwa juga belum tuntas meski berkasnya telah diserahkan kejaksaan sejak 2003.
Sementara berkas penyelidikan teror pembunuhan dukun santet di Jawa Timur 1998-1999 telah disampaikan Komnas HAM ke Jaksa Agung sejak November 2018. Perkara-perkara tersebut melengkapi berkas Tragedi Trisakti dan Semanggi yang telah bolak-balik diserahkan ke kejaksaan sejak pertama kali diserahkan pada 2002.
Di Aceh juga terjadi empat tragedi kemanusiaan, yakni Simpang KKA dan Jambo Keupok yang berkasnya diserahkan ke kejaksaan pada 2016, serta Rumoh Geudong pada 2018. Daftar kekerasan di Aceh ini bertambah dengan diserahkannya berkas penyelidikan Tragedi Timang Gajah Bener Meriah tahun 2001 yang baru dirampungkan Komnas HAM.
Dari tanah Papua, berkas operasi pembalasan aparat di Wasior 2001 dan penyisiran warga di Wamena 2003 telah terkatung-katung di kejaksaan sejak diserahkan pada 2004. Kedua berkas kejahatan terhadap warga sipil Papua itu telah berulang kali dikembalikan jaksa karena dinilai belum memenuhi kualifikasi kejahatan sistematis.
Adapun empat perkara yang pernah dibawa ke Pengadilan HAM adalah kasus Timor Timur pada 2002, Tanjung Priok pada 2003, Abepura pada 2004, dan Paniai pada 2022. Seluruh proses peradilan pidana itu berakhir antiklimaks karena semua terdakwa akhirnya divonis bebas oleh hakim, baik di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat kasasi Mahkamah Agung.
Perjalanan mencari keadilan untuk menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur hukum pidana di Indonesia sebenarnya telah berulang kali diupayakan. Namun, seluruh langkah hukum pro-justitia itu belum ada yang selesai.
Upaya hukum pernah datang dari parlemen ketika DPR mengeluarkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus penculikan aktivis 1997-1998 pada tahun 2009. Sesuai Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan HAM, peradilan kasus masa lalu harus dibentuk melalui keputusan presiden, tetapi hingga hari ini surat keputusan tersebut tak pernah diteken oleh kepala negara.
Keluarga korban dan pegiat hukum juga berulang kali menuntut Jaksa Agung menggunakan wewenangnya untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atas berkas Komnas HAM. Desakan ini bahkan sempat bergulir hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada 2020 ketika pernyataan Jaksa Agung digugat oleh keluarga korban, kendati penyidikan tetap tak pernah dibuka.
Pada rentang tahun 2019 hingga 2020, Komnas HAM dan Kejagung sebenarnya sempat membentuk tim koordinasi teknis bersama untuk menelaah kekurangan berkas perkara secara langsung. Pertemuan rutin antarpenegak hukum itu kembali kandas karena kejaksaan tetap bersikukuh menolak berkas dengan dalih ketiadaan sumpah jabatan para penyelidik.
Pemerintah sebenarnya juga memiliki instrumen untuk mengangkat penyidik independen dari unsur masyarakat atau akademisi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pengadilan HAM. Sayangnya, wewenang pembentukan jaksa penyidik ad hoc tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh satu pun Jaksa Agung sejak undang-undang disahkan 24 tahun silam.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, pembentukan pokja oleh pemerintah sebenarnya merupakan inisiatif yang penting dan patut dihargai. Pokja ini dibutuhkan sebagai jembatan untuk memecah kebuntuan puluhan tahun antara Komnas HAM dan Kejagung yang selama ini selalu saling lempar berkas.
Lewat pokja lintas kementerian dan lembaga ini, para penegak hukum akhirnya bisa duduk bersama untuk memeriksa langsung kekurangan bukti dalam berkas perkara. Pertemuan langsung semacam ini dinilai mendesak karena masalah teknis pembuktian tidak akan pernah selesai jika kedua pihak hanya saling berbalas surat dinas.
”Pokja ini sebenarnya penting karena menjadi wadah pertama kalinya pemerintah mencoba membedah pasal demi pasal kekurangan berkas yang selama puluhan tahun mandek di kejaksaan,” kata Usman saat dihubungi, Rabu (11/11/2026).
Keputusan Komnas HAM yang memilih menolak masuk ke dalam pokja dinilai membawa dampak buruk bagi upaya penyelesaian kasus. Penolakan tanpa memberikan solusi alternatif ini membuat nasib penanganan 13 kasus pelanggaran HAM berat terancam kembali berhenti di tempat.
Absennya Komnas HAM dalam pokja tersebut juga sangat merugikan posisi moral lembaga penyelidik itu sendiri di hadapan publik. Pemerintah nantinya memiliki alasan mudah untuk cuci tangan dan menyalahkan Komnas HAM sebagai pihak yang menghambat penyelesaian hukum.
”Kalau Komnas HAM hanya menolak tanpa menawarkan jalan keluar, pemerintah akan beralasan bahwa mereka sudah beritikad baik mau menyelesaikan, tetapi Komnas HAM yang tidak mau diajak kerja sama,” ujar Usman.
Melihat risiko itu, Usman menyarankan Komnas HAM sebaiknya mengambil langkah yang lebih taktis dan realistis dalam merespons ajakan pemerintah. Komnas HAM semestinya bersedia ikut duduk di dalam pokja asalkan sejak awal mengajukan syarat-syarat kepada Presiden dan Jaksa Agung.
Syarat pertama yang harus diminta adalah jaminan resmi dari Presiden agar para perwira militer dan kepolisian tidak boleh lagi mangkir saat dipanggil untuk diperiksa. Komnas HAM juga harus menuntut akses terbuka terhadap dokumen rahasia intelijen, baik dari BIN maupun Baintelkam Polri, yang selama ini menyulitkan pembuktian rantai komando.
”Komnas HAM semestinya meminta jaminan langsung dari Presiden supaya perwira TNI dan Polri wajib datang memenuhi panggilan pemeriksaan, serta membuka arsip dokumen intelijen yang selama ini dirahasiakan,” tutur Usman.
Syarat kedua adalah mendesak Jaksa Agung menerbitkan surat penetapan mengenai kewenangan upaya paksa bagi penyelidik Komnas HAM. Tanpa mandat untuk memanggil paksa saksi, menggeledah markas operasi, dan menyita dokumen otentik, berkas penyelidikan Komnas HAM akan selalu dinilai tidak lengkap oleh jaksa.
”Penyelidik Komnas HAM tidak punya wewenang mandiri untuk menggeledah markas atau menyita surat perintah operasi sehingga surat penetapan upaya paksa dari Jaksa Agung itulah yang harus dijadikan syarat mutlak,” ujar Usman.
Usman mengingatkan Komnas HAM agar tidak perlu ragu terhadap wacana penyelidikan ulang untuk melengkapi berkas perkara. Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM, proses penyelidikan oleh Komnas HAM sama sekali tidak memiliki batas waktu kedaluwarsa hari, berbeda dengan tahap penyidikan di kejaksaan yang dibatasi maksimal 60 hari.
”Penyelidikan ulang tidak ada batas harinya dan sah-sah saja dilakukan asalkan ada jaminan hukum yang pasti bahwa Jaksa Agung akan langsung menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan pengadilan,” kata Usman.
Menurut Usman, jika kebuntuan dan sikap saling menyalahkan di antara lembaga negara ini terus dibiarkan tanpa ada jalan keluar, masa depan penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia akan semakin suram. Kasus-kasus kejahatan kemanusiaan masa lalu dikhawatirkan hanya akan menjadi catatan sejarah yang perlahan-lahan hilang ditelan zaman.
Dampak paling berat dari kegagalan ini adalah tertutupnya harapan bagi para korban dan keluarganya yang telah menanti keadilan selama puluhan tahun. Praktik impunitas bagi para pelaku kejahatan masa lalu pun akan semakin kuat dan menjadi preseden yang membahayakan perlindungan hak asasi manusia ke depan.
”Kalau semua pihak tetap bertahan pada posisinya masing-masing tanpa ada jembatan hukum yang jelas, impunitas akan terus menang dan korban selamanya tidak akan pernah melihat keadilan di pengadilan,” kata Usman.
