Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga mendesak kepolisian mengusut dugaan rangkaian tindakan ilegal kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang disebut saling berkaitan.
Advertisement
Hal itu disampaikan Habiburokhman menjelang rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dan jajarannya, Kamis (12/11/2026).
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Kamis.
Menurut Habiburokhman, dugaan tindakan kelompok tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyadapan ilegal. Ia menyebut terdapat informasi mengenai sejumlah kegiatan lain yang perlu didalami oleh kepolisian.
Kegiatan tersebut antara lain dugaan pengawasan ilegal (illegal surveillance), pembunuhan karakter, pengondisian opini melalui media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.
Habiburokhman menilai rangkaian tindakan tersebut, apabila terbukti, berpotensi mengganggu kemampuan Presiden dalam menjalankan tugasnya.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” tegasnya.
Habiburokhman menekankan bahwa seluruh informasi tersebut perlu didalami sebelum tuduhan yang disampaikan dapat dinyatakan terbukti.
Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB. Habiburokhman menyebut seluruh anggota komisi telah mengonfirmasi kehadiran.
Dalam rapat tersebut, Komisi III akan meminta penjelasan Polri mengenai penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
DPR juga akan mendalami dugaan tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.
