Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan, Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Laporan tersebut diterbitkan dalam rangkaian penanganan kasus dugaan penyadapan yang menyeret eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan jenderal polisi.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi.
Suyudi menjelaskan, laporan tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Namun, ia menegaskan dugaan makar harus dibuktikan secara terpisah dari perkara penyadapan ilegal.
“Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” ujarnya.
Menurut Suyudi, hingga kini penyidik masih mendalami dugaan adanya tindakan atau kesepakatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa temuan dalam kasus penyadapan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana makar.
“Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” jelasnya.
Suyudi mengatakan, penyelidikan kini difokuskan untuk menelusuri pihak yang memberikan perintah serta tujuan penyadapan. Polisi juga memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut.
“Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” pungkasnya.
