Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan pasokan tenaga listrik dan ketersediaan air baku di Batam, Kepulauan Riau, cukup untuk pengembangan industri pusat data (data center).
Sebab, kepastian pasokan energi dan air menjadi faktor penting dalam menopang keberlanjutan investasi bernilai tinggi, khususnya pengembangan industri data center di Nongsa Digital Park.
“Pengembangan industri masa depan seperti data center dan ekonomi digital di Nongsa Digital Park harus kita kawal momentumnya, termasuk kepastian pasokan energi dan air baku. Jangan sampai kita kehilangan peluang strategis ini,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah bersama BP Batam menyiapkan sejumlah langkah, termasuk rekayasa cuaca dan pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air bersih.
Langkah tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri sekaligus menjaga agar pasokan air bagi masyarakat tetap terjamin.
Selain infrastruktur dasar, pemerintah juga memperkuat regulasi dan tata kelola perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam guna memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efisiensi logistik.
Baca juga: Batam mulai bangun SWRO untuk penuhi kebutuhan air pusat data
Baca juga: BP Batam pastikan pembangunan SWRO wajib penuhi seluruh perizinan
Pemerintah menilai implementasi regulasi turunan, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, perlu berjalan efektif untuk mendukung penataan rantai pasok modern dan memperluas konektivitas antarmoda.
“Dukungan regulasi ini diharapkan mampu membuka peluang penataan rantai pasok modern, memperluas konektivitas antarmuda, serta menjadikan Batam sebagai model percontohan (benchmark) bagi kawasan ekonomi strategis lainnya di Indonesia,” jelas Wamenko Dradjad.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Batam tumbuh 7,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,99 persen dan nasional sebesar 5,29 persen.
Sementara itu, realisasi investasi Batam hingga triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun atau 85,33 persen dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.
Dradjad mengatakan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri juga menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, daya saing industri dan investasi nasional.
Pemerintah berharap penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan Batam dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai percontohan bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis lainnya di Indonesia.
Baca juga: Menko Bahlil dorong Batam, Karimun, dan Bintan jadi hub pusat data
Baca juga: PLN Batam pastikan keandalan listrik dukung pertumbuhan data center
Sebab, kepastian pasokan energi dan air menjadi faktor penting dalam menopang keberlanjutan investasi bernilai tinggi, khususnya pengembangan industri data center di Nongsa Digital Park.
“Pengembangan industri masa depan seperti data center dan ekonomi digital di Nongsa Digital Park harus kita kawal momentumnya, termasuk kepastian pasokan energi dan air baku. Jangan sampai kita kehilangan peluang strategis ini,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah bersama BP Batam menyiapkan sejumlah langkah, termasuk rekayasa cuaca dan pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air bersih.
Langkah tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri sekaligus menjaga agar pasokan air bagi masyarakat tetap terjamin.
Selain infrastruktur dasar, pemerintah juga memperkuat regulasi dan tata kelola perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam guna memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efisiensi logistik.
Baca juga: Batam mulai bangun SWRO untuk penuhi kebutuhan air pusat data
Baca juga: BP Batam pastikan pembangunan SWRO wajib penuhi seluruh perizinan
Pemerintah menilai implementasi regulasi turunan, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, perlu berjalan efektif untuk mendukung penataan rantai pasok modern dan memperluas konektivitas antarmoda.
“Dukungan regulasi ini diharapkan mampu membuka peluang penataan rantai pasok modern, memperluas konektivitas antarmuda, serta menjadikan Batam sebagai model percontohan (benchmark) bagi kawasan ekonomi strategis lainnya di Indonesia,” jelas Wamenko Dradjad.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Batam tumbuh 7,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,99 persen dan nasional sebesar 5,29 persen.
Sementara itu, realisasi investasi Batam hingga triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun atau 85,33 persen dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.
Dradjad mengatakan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri juga menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, daya saing industri dan investasi nasional.
Pemerintah berharap penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan Batam dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai percontohan bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis lainnya di Indonesia.
Baca juga: Menko Bahlil dorong Batam, Karimun, dan Bintan jadi hub pusat data
Baca juga: PLN Batam pastikan keandalan listrik dukung pertumbuhan data center
