Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap lima tahapan modus dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI. Modus tersebut mulai dari pemberian perintah penyadapan hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI untuk menjelaskan penegakan hukum terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden serta kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan para tersangka.
Suyudi menjelaskan, perkara tersebut diduga bermula pada periode 2025 hingga 2026. Saat itu, Ahrie Sonta yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga menerima dan meneruskan perintah penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
"Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik," kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Tahap pertama adalah perintah penyadapan. Dugaan perintah tersebut berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta. Perintah selanjutnya disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Tahap kedua adalah provisioning atau memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor-nomor tersebut ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan. Melalui sistem PLX, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan. Rekaman tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkripsi.
Tahap keempat adalah pelaporan hasil penyadapan. Hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon Slamet Uliandi hingga Jenderal Listyo Sigit.
Tahap kelima adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX. Perintah tersebut kemudian dilaksanakan oleh tim TSU.
Menurut Suyudi, dugaan penghapusan data itu juga berkaitan dengan pembubaran grup WhatsApp yang sebelumnya digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
Peristiwa tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor hingga akhirnya dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada Jumat (30/10).
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," jelas Suyudi.
Dalam pemaparan tersebut, Suyudi juga menjelaskan adanya dua jalur provisioning, yakni jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi.
Jalur resmi dijalankan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosesnya harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, permohonan diverifikasi dan disetujui secara berjenjang sebelum dilaksanakan tim TSU.
Sementara itu, jalur internal atau jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal Sigit.
"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," ujar dia.
Suyudi menjelaskan, berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur. Hasil penyadapan hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Sementara itu, pemusnahan data hasil penyadapan juga harus mengikuti ketentuan dan dilengkapi acara.
"Dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," ujar Suyudi.
