JAKARTA, DISWAY.ID - Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menegaskan proses hukum pidana terkait persoalan Gibran Rakabuming Raka harus tetap berjalan meskipun Wakil Presiden (Wapres) tersebut benar-benar mengundurkan diri.
Menurut Guntur, pengunduran diri dari jabatan berbeda dengan pemberhentian.
Keputusan untuk mundur tidak menghapus fakta maupun persoalan hukum yang telah muncul sebelumnya.
BACA JUGA:Prabowo Ingatkan Bahaya Korupsi: Semakin Besar Kekuasaan, Semakin Besar Godaan
"Mundur tidak menghapus fakta hukum. Putusan MA soal suket ijazah tetap berdiri," kata Guntur kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.
Dia menilai publik tetap berhak mengetahui bagaimana seseorang yang persyaratan pencalonannya dinyatakan tidak sah bisa menduduki jabatan Wakil Presiden.
Guntur juga menyatakan sepakat dengan pandangan Mahfud MD bahwa proses pidana tidak boleh berhenti hanya karena proses politik telah selesai.
"Saya sepakat dengan Prof Mahfud MD proses pidana juga harus tetap jalan. Kalau pun proses politik selesai di DPR-MPR, proses pidananya harus tetap jalan," ujarnya.
Meski begitu, Guntur meminta publik menunggu kepastian resmi mengenai kabar pengunduran diri Gibran.
BACA JUGA:Fatwa MUI Terbit, Pelaku Usaha Bicara Keberlangsungan Ekosistem Vape Legal
Dia menyebut hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun Gibran sendiri.
Apabila pengunduran diri itu benar terjadi, Guntur mengatakan MPR wajib mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden paling lambat 60 hari sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dia mengingatkan proses pengisian jabatan tersebut harus dilakukan secara transparan dan sesuai konstitusi.
Guntur menegaskan PDIP menghormati keputusan pribadi Gibran jika memang memilih mundur.
Namun, dia meminta agar persoalan hukum yang telah muncul tidak ikut dihentikan.
- 1
- 2
- »
