JAKARTA, KOMPASTV - JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.
Habiburokhman menegaskan, pengusutan perkara tersebut tidak boleh hanya menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menurutnya, dugaan penyadapan ilegal tersebut perlu ditelusuri hingga kemungkinan penerapan pasal-pasal makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Hal itu disampaikan Habiburokhman saat membuka rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis (12/11/2026).
Komisi III DPR menyampaikan tiga tuntutan:
Pertama, meminta proses hukum tidak berhenti pada penerapan UU ITE, tetapi turut mendalami kemungkinan penerapan pasal-pasal makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Kedua, meminta seluruh perangkat pengawasan ilegal dihentikan serta data hasil penyadapan diamankan dan diaudit oleh otoritas independen agar tidak disalahgunakan untuk intimidasi maupun manipulasi politik.
Ketiga, meminta seluruh pihak yang terlibat diproses secara hukum tanpa terkecuali, mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, hingga pihak yang diduga mengambil manfaat dari aktivitas tersebut.
"Siapa pun yang terlibat mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat, baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas," tegasnya. (timecode 3:55)
Habiburokhman memastikan Komisi III DPR tidak akan mundur dalam mengawal pengusutan perkara tersebut.
"Tokoh-tokoh bangsa tidak boleh diintimidasi, apalagi kepala negara tidak boleh dilecehkan martabat, privasi, dan keselamatannya oleh aparat penegak hukum, oknum aparat penegak hukum manapun," pungkas Habiburokhman.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Vila
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Yuilyana
Sumber : Kompas TV
- komisi III DPR
- penyadapan
- kapolri
- jenderal listyo





