JAKARTA,KOMPAS -Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap rencana Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wapres di sela rapat Komisi III dengan Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Jika benar Gibran mundur atau berhenti, bagaimana mekanisme penggantiannya? Siapakah yang berhak memilih, Presiden atau MPR?
Rencana Gibran menyerahkan surat pengunduran diri itu disampaikan Habiburokhman sebelum memberikan kesempatan pada anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman untuk bertanya pada Kapolri. Rapat dengan Kapolri khusus membahas soal skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
“Berikutnya tokoh kita Benny K Harman, karena beliau ada rencana rapat MPR, silakan didahulukan untuk bertanya,” ujar Habiburokhman.
“Jam 11, Gibran menyerahkan pengunduran diri (ke MPR),” lanjut politisi Partai Gerindra itu.
Rapat Komisi III DPR dengan Kapolri pun dipercepat. Yang semula berakhir pukul 12.00 WIB, rapat yang dimulai pukul 08.30 WIB, sudah berakhir sekitar pukul 10.10 WIB. Pasalnya, menurut Habiburokhman, pimpinan Komisi III DPR dipanggil oleh pimpinan DPR terkait rencana penyerahan surat pengunduran diri Gibran ke MPR.
”Maka kita langsung ke tanggapan Kapolri dan langsung ke kesimpulan ya,” ujar Habiburokhman. Kapolri pun merespons singkat setumpuk pertanyaan dari anggota Komisi III DPR terkait skandal penyadapan Presiden, kemudian rapat berakhir pukul 10.10 WIB.
Pantauan Kompas, di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, sudah terlihat sejumlah anggota DPR yang menanti kedatangan Gibran. Gibran hingga pukul 10.00 WIB, masih terlihat berada di Istana Wapres.
Kabar pengunduran diri Gibran sudah santer terdengar pada Rabu (11/11/2026) sore. Menurut sejumlah sumber, Gibran menyerahkan keputusannya mundur itu langsung pada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah Prabowo kunjungan kerja ke Aceh.
Kabar pengunduran diri tersebut pun dibenarkan oleh Menko Polkam Dudung Abdurachman dan Ketua Umum Projo Budi Arie, serta sejumlah narasumber lain yang dihubungi Kompas. Setelah menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR, menurut rencana, Wapres akan ke Istana Wapres.
Setelah kursi wakil presiden kosong, bagaimana mekanisme penggantiannya jika melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI), UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR)?
Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menyebutkan bahwa Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden (Wapres) paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan. Begitu pula disebutkan dalam Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang MPR.
Waktu penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR diputuskan dalam rapat gabungan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR. Rapat gabungan ini harus dilaksanakan dalam waktu 3x24 jam atau tiga hari sejak terjadi kekosongan jabatan Wapres. Selanjutnya pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden tentang hasil keputusan rapat gabungan. Pemberitahuan ini harus dalam waktu maksimal 3x24 jam setelah rapat.
Setelah itu, Presiden diminta untuk mengajukan dua calon wapres pengganti beserta dokumen persyaratan ke pimpinan MPR dalam waktu 14 hari kerja sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR. Dua hari sebelumnya, MPR diwajibkan menggelar rapat gabungan untuk membentuk tim verifikasi.
Tim verifikasi bertugas memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dua calon wapres. Tim terdiri atas paling banyak lima persen dari anggota MPR yang susunannya mencerminkan fraksi dan kelompok DPD secara proporsional. Keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR. Masa kerja tim verifikasi maksimal tujuh hari sejak Presiden menyerahkan syarat-syarat bakal calon wakil presiden.
Jika dari laporan hasil kerja tim verifikasi menyatakan syarat-syarat dari salah satu atau dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden belum lengkap, pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden untuk memperbaiki dalam waktu paling lama empat hari sebelum Sidang Paripurna MPR diselenggarakan. Jika masih belum lengkap, pimpinan MPR dapat memperpanjang masa kerja tim verifikasi maksimal satu hari.
“Dalam hal syarat-syarat masih dinyatakan belum lengkap setelah masa kerja tim verifikasi diperpanjang, pimpinan MPR dapat mengadakan rapat gabungan untuk menunda penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR. Penundaan penyelenggaraan Sidang Paripuma MPR tidak melebihi batas waktu 60 hari,” demikian dikutip dari Peraturan MPR No 1/2024.
Selanjutnya, pimpinan MPR menetapkan dua calon wapres yang diusulkan presiden menjadi calon wapres yang telah memenuhi syarat untuk dipilih berdasarkan laporan hasil kerja tim verifikasi. Kedua calon pun wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.
Dalam sidang paripurna MPR, MPR memilih satu di antara dua calon wapres. Ketika pemilihan, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wapres. Jika hasilnya tetap sama, Presiden yang memilih salah satu calon. Wapres terpilih kemudian ditetapkan dengan Ketetapan MPR dan dilantik melalui pengucapan sumpah atau janji.
