Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mencecar keberadaan ratusan perangkat sadap milik kepolisian jelang rapat kerja bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Sahroni menegaskan pihaknya menuntut transparansi penuh terkait inventarisasi alat sadap tersebut, menyusul mencuatnya skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
"Yang pertama saya mau tanya, itu alat sadap ada di mana? Pengin lihatlah. Karena yang saya tahu, banyak sekali beli alat sadap, kalau tidak salah hampir 300-an. Nah, itu ke mana dan kita mau lihat," kata Sahroni dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.
Tidak hanya menyoal keberadaan fisik perangkat tersebut, politikus Partai NasDem ini juga menyoroti dugaan motif politik di balik aksi mata-mata ilegal tersebut. Sahroni menduga aksi penyadapan dilakukan secara terorganisasi oleh sindikat internal sebagai bagian dari manuver politik berskala besar.
"Sejauh mana kelompok LSP melakukan penyadapan, apakah ini berafiliasi untuk kepentingan konspirasi politik untuk menjatuhkan negara? Bukan seseorang lagi loh, menjatuhkan negara," ujar Sahroni.
Sahroni meyakini bahwa para oknum yang terlibat bergerak dalam satu jejaring yang berkonspirasi untuk menciptakan posisi tawar (bargaining) politik demi mencapai kepentingan tertentu.
"Saya bisa pastiin bahwa mereka berkelompok, bersindikat untuk melakukan satu tujuan agar bisa menjadikan bargaining secara politik. Nah, ini mereka berkonspirasi bersama-sama agar mencapai tujuan politik yang dia mau," ucapnya.
Baca Juga :
Anggota Komisi III Duga Ada Motif Politik di Balik Penyadapan PresidenTerkait sanksi dan proses hukum, Sahroni mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersikap tegas dan tidak pandang bulu dalam menindak seluruh pihak yang terlibat. Ia mencontohkan langkah pemecatan yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada oknum perwira tinggi kepolisian, seperti Irjen Pol. Arisonta.
"Kalau memang bukti yang kuat sangat (jelas), seperti sebelumnya Irjen Arisonta yang sudah dipecat. Saya yakin Pak Suyudi akan melakukan hal yang sama untuk mereka yang melakukan sindikat luar biasa ini," ucap Sahroni.
Pernyataan Sahroni ini disampaikan sesaat sebelum dimulainya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama jajaran Mabes Polri. Agenda utama rapat tersebut mendalami dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan Lawful Interception Management System (LIMS) di tubuh Polri yang berlangsung tanpa prosedur hukum sah sepanjang 2025–2026.
