JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto segera memecat tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dan sejumlah pihak lain.
Sahroni menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Kapolri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Awalnya, Sahroni meminta Kapolri menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan dugaan penyadapan tersebut.
Baca Juga: Kapolri Beber Peran Tersangka Penyadapan: LSP Pemberi Perintah, Menentukan Target, dan End User
"Saya mungkin dan teman-teman pengin lihat alatnya Pak, kalau boleh diperlihatkan ke kami, dan ke rakyat Indonesia ini alat sadap," kata dia.
Ia menambahkan, penyadapan tersebut dapat digunakan untuk konspirasi dan melakukan makar. Dengan begitu, menurut Sahroni, mereka sama saja merupakan musuh negara.
Karena sebab itu, Sahroni meminta Kapolri secepatnya memecat para tersangka.
"Bapak cepetan pecat mereka yang sudah tersangka seperti Ahris Sonta tadi Bapak sudah sebutin AS itu saya pikir Ahmad Saroni Pak. Pecat buru-buru, Pak,” kata Sahroni.
Batalkan Kenaikan Pangkat Luar BiasaLebih lanjut, berdasarkan informasi yang ia peroleh, Sahroni mengatakan ada kenaikan pangkat luar biasa terhadap kelompok yang diduga terlibat penyadapan ilegal tersebut.
Ia meminta agar Suyudi mencabut atau membatalkan kenaikan pangkat luar biasa untuk mereka.
"Yang saya dengar bahwa ada kenaikan pangkat luar biasa dari kelompok yang sudah ada, yang sudah dibangun dalam proses konspirasi yang mereka lakukan," kata Sahroni
"Pak, batalin semua yang mereka naik pangkat luar biasa jangan tanggung-tanggung, Pak. Proses konspirasi yang mereka lakukan batalin semua yang mereka naik pangkat luar biasa."
Ia meminta agar Suyudi jangan tanggung-tanggung dalam menangani perkara dugaan penyadapan tersebut karena ia tidak memiliki beban sebagai Kapolri baru.
Baca Juga: Kapolri Ungkap Gubernur, Kapolda, Kejaksaan, hingga KPK Jadi Korban Dugaan Penyadapan Ilegal
"Bapak sikat semua Pak ini, untuk mementingkan kepentingan negara bukan kepentingan hanya kepada polisi," ujarnya.
Ia kemudian meminta dalam 100 hari kerja, Kapolri kembali melakukan rapat dengan Komisi III DPR untuk melaporkan hasil perkembangan penyidikan.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- sahroni
- komisi iii dpr
- kapolri suyudi ario seto
- penyadapan ilegal presiden
- penyadapan ilegal
