JAKARTA, KOMPAS.TV - Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dan sejumlah pihak lainnya tidak serta merta dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.
Meski demikian, kata dia, Polri telah menerbitkan laporan polisi atas dugaan tindak pidana makar, selain dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan penghilangan dokumen elektronik.
“Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Kapolri kepada Komisi III DPR dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Kapolri Beber Peran Tersangka Penyadapan: LSP Pemberi Perintah, Menentukan Target, dan End User
Atas dasar laporan polisi tersebut, lanjut dia, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.
"Hingga saat ini dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," tuturnya.
"Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal akses dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar.”
Ia menjelaskan, untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, termasuk pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan itu.
Gubernur hingga KPK Jadi KorbanDalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan selain Presiden RI, gubernur, kapolda, hingga KPK diduga turut menjadi korban dugaan penyadapan ilegal tersebut.
"Berdasarkan hasil penyidikan sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa," ujarnya.
Baca Juga: Kapolri Ungkap 5 Tahap Modus Operandi Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden, Perintah Lewat Lisan
"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana."
Ia menegaskan, pihaknya telah menetapkan empat tersangka yaitu LSP, SU, EH, dan AS.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- penyadapan ilegal
- kapolri suyudi ario seto
- penyadapan prabowo
- makar
