Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Istana Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu membahas tahapan konstitusional pemilihan wapres yang baru.
Diketahui Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, presiden mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari. Lantas ada calon nama yang dibicarakan dalam rapat?
Menurut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, pertemuan itu tidak membahas sama sekali nama cawapres pilihan Presiden Prabowo.
"Tidak sama sekali. Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden untuk menentukan dua wakil presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau," kata Yusril, kepada wartawan usai rapat.
Dia menjelaskan dalam rapat dibahas menyangkut agenda sidang MPR dan tahapan yang akan dilalui. Sebabnya MPR harus terlebih dahulu menggelar rapat untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Setelah itu, MPR akan menyampaikan surat resmi kepada presiden untuk meminta pengajuan dua nama cawapres.
"Jadi diperlukan waktu tiga hari dari sekarang ini MPR untuk mengadakan rapat mempersiapkan surat itu yang ditujukan kepada presiden, dan kemudian presiden mempunyai waktu 14 hari untuk mengajukan nama nama calon wakil presiden itu," kata Yusril.
Yusril berharap seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026. Proses itu memperhitungakan agenda perjalanan luar negeri yang presiden rencanakan berlangsung sekitar 14 atau 16 November ini.
Terkait masa kekosongan jawaban wapres selama presiden di luar negeri, Yusril mengatakan menjelaskan bahwa tidak ada pejabat yang otomatis menggantikan posisi tersebut. Namun, dia memastikan presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan, dibantu para menteri untuk menjalankan tugas masing-masing.
"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada wakil presiden, presiden ya presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Ya wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden. Jadi kalau tidak ada wakil presiden ya tidak ada yang membantu tugas-tugas presiden dalam konteks sebagai seorang wakil presiden. Jadi presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu," kata Yusril.
(miq/miq)
