JAKARTA, DISWAY.ID - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Dalam perkara ini, terdapat empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Irjen Ahrie Sonta (AS), mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi (SU), serta Irjen Eko Hadi (EH).
Suyudi menjelaskan, Slamet Uliandi yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.
Dalam kapasitas tersebut, Slamet diduga memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.
Dia juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan yang disampaikan Irjen Ahrie Sonta kepada Listyo Sigit.
Laporan tersebut terdiri atas laporan harian dan laporan analisis.
"Diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ujar Suyudi.
BACA JUGA:Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, PDIP Minta Proses Pidana Tetap Berjalan
Sementara itu, Irjen Eko Hadi diduga menerima instruksi dari Slamet Uliandi untuk menyadap target tertentu. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit.
Eko Hadi juga diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui aplikasi WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Adapun Ahrie Sonta, yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah Listyo Sigit untuk melakukan penyadapan melalui operator tanpa adanya permohonan penyidik.
Ahrie juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan menginstruksikan seseorang berinisial TK untuk melakukan surveillance.
Selain itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, baik berupa rekaman suara (voice) maupun log, serta membubarkan grup WhatsApp.
"Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp," pungkas Suyudi.
BACA JUGA:Gibran Mundur, Guntur Romli Anggap Tekanan DPR Berhasil
- 1
- 2
- »
