jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH menyatakan dukungannya terhadap wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sudirta menegaskan bahwa HMP bukanlah bentuk kudeta politik atau manuver partisan yang inkonstitusional, melainkan justru jalan keluar paling terhormat dan konstitusional untuk mengakhiri polemik yang meresahkan publik.
BACA JUGA: Ketua Fraksi PAN MPR RI Sarankan Gibran Legawa Mundur, atau....
"Sebagai negara hukum, kita tidak boleh membiarkan diskursus kebangsaan kita disandera oleh rumor, desas-desus, atau peradilan jalanan (trial by the press). Jika memang ada dugaan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran serius, konstitusi kita telah menyediakan jembatan emasnya: Hak Menyatakan Pendapat. Ini adalah momentum bagi DPR untuk membuktikan tajinya dalam menjalankan fungsi pengawasan tertinggi," tegas Wayan Sudirta, Rabu (11/11).
Sebagai praktisi hukum dan legislator, Sudirta menjabarkan bahwa konstruksi ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen sangat melindungi lembaga kepresidenan dari pemakzulan yang murni bersifat politis (mosi tidak percaya). Oleh karena itu, HMP adalah ujian berlapis yang menjamin objektivitas.
BACA JUGA: I Wayan Sudirta Minta Motif Penyadapan Presiden Dibongkar ke Akar-akarnya
Secara komprehensif, Sudirta membedah landasan konstitusional dan prosedural HMP yang berporos pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3:
1. Pasal 7A UUD 1945, merupakan syarat Limitatif Pemakzulan. HMP harus bersandar pada dalil yang limitatif. Pemberhentian hanya bisa dilakukan jika terbukti ada pelanggaran hukum berat (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela) atau tidak lagi memenuhi syarat.
BACA JUGA: I Wayan Sudirta DPR Apresiasi Kapolda Irjen Pasma yang Proaktif Sambangi PHDI Bali
"Artinya, kita di DPR dituntut untuk menyajikan rumusan tuduhan yang berbasis fakta hukum yang konkret, bukan sekadar asumsi ketidaksukaan politik," ujar Sudirta.
2. UU MD3: Barikade Konsensus Politik di Parlemen. Proses HMP dirancang sangat ketat.
Berdasarkan UU MD3, usulan awal membutuhkan minimal 25 anggota dewan. Namun, ujian sesungguhnya ada di Sidang Paripurna. "Agar HMP ini sah bergulir, kita harus menembus syarat kuorum super-majority.
Rapat harus dihadiri minimal 2/3 anggota DPR, dan disetujui oleh 2/3 dari yang hadir. Jika lolos, barulah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) dari semua fraksi dengan tenggat waktu 60 hari kerja.
Ini membuktikan bahwa HMP membutuhkan konsolidasi nurani dan komitmen kebangsaan lintas fraksi yang luar biasa, melampaui sekat-sekat koalisi sempit," paparnya.
3. Pasal 7B UUD 1945: Mahkamah Konstitusi sebagai Penyaring Yudisial. Jika Pansus DPR menyepakati adanya dugaan pelanggaran, Pasal 7B mewajibkan DPR membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kembali menyaratkan dukungan kuorum 2/3 di paripurna. MK kemudian memiliki waktu maksimal 90 hari untuk menggelar peradilan tata negara.
"Di sinilah letak keindahan UUD 1945 kita. Sebesar apa pun mayoritas politik di DPR yang ingin menjatuhkan Wapres, pada akhirnya dokumen HMP itu akan dibedah secara forensik dan yudisial di meja Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi yang akan menentukan apakah bukti-bukti dari DPR valid secara hukum atau tidak. Jika MK menyatakan tidak terbukti, proses berhenti. Konstitusi menang," urai Sudirta.
4. Ujian Akhir di MPR. Hanya jika MK menyatakan Wapres terbukti bersalah, DPR akan meneruskan putusan tersebut ke MPR. MPR kemudian wajib bersidang dalam waktu 30 hari untuk mengeksekusi pemberhentian, yang kembali mensyaratkan kuorum absolut (dihadiri 3/4 anggota MPR, disetujui 2/3 yang hadir).
Menutup pernyataannya, tokoh reformasi hukum asal Bali ini mengajak seluruh pimpinan fraksi dan anggota dewan untuk tidak apriori terhadap wacana HMP.
"Hak Menyatakan Pendapat adalah instrumen pembersih (cleansing mechanism). Jika Wapres Gibran diyakini tidak bersalah oleh para pendukungnya, maka berikan ruang bagi HMP ini bergulir hingga ke MK agar nama beliau bisa dibersihkan secara sah oleh putusan peradilan tertinggi. Sebaliknya, jika pelanggaran itu nyata adanya, maka demi menjaga kewibawaan negara, kebenaran harus ditegakkan walau langit runtuh (fiat justitia ruat caelum). Fraksi PDI-Perjuangan akan terus berada di garda terdepan mengawal supremasi hukum dan marwah konstitusi," pungkas Sudirta.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
