Grid.ID - Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) hingga kini masih ramai diperbincangkan. Walau sempat menjadi isu, namun kabar pengunduran diri itu kini telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
Budi Arie membenarkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Hal yang sama juga disampaikan Sekjen Projo Freddy Damanik. Freddy menyebut Gibran menyampikan lansung surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto.
"Betul (Gibran mengundurkan diri)," kata Budi Arie dikutip dari Kompas TV.
"Surat langsung disampaikan Mas Wapres Gibran ke Pak Presiden Prabowo sewaktu pulang dari Aceh di Bandara Halim, lebih kurang jam 16 tadi," kata Freddy Damanik dalam pesan WhatsApp pada KompasTV.
Di tengah kabar tersebut, baru-baru ini muncul pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas yang akan diterima Gibran Rakabuming apabila benar-benar tidak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia. Menariknya, Wakil Presiden yang mengundurkan diri secara resmi dengan status berhenti dengan hormat tetap memiliki hak untuk memperoleh uang pensiun dari negara.
Dapat Uang Pensiun
Melansir Tribunnews.com, ketentuan mengenai hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 Ayat (1), disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," demikian bunyi ketentuan tersebut.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978 menjelaskan bahwa pemberhentian dengan hormat mencakup sejumlah kondisi, salah satunya berhenti atas permintaan sendiri. Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat sebagaimana dijelaskan dalam PP tersebut.
Namun, hak pensiun tetap bergantung pada status pemberhentian resmi yang bersangkutan. Sementara itu, terkait besaran uang pensiun jika mengacu pada Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978 maka mantan presiden dan wakil presiden adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Artinya, pensiun tersebut dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat, bukan keseluruhan penghasilan atau tunjangan yang diperoleh selama menjabat.
Selain pensiun pokok, mantan presiden dan wakil presiden juga berhak mendapatkan sejumlah tunjangan dan pembiayaan lain. Hal itu diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, yang mencakup:
1. Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
2. Biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon.
3. Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarganya.
Dapat Rumah dan Mobil
Selain uang pensiun dan tunjangan, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga berhak memperoleh fasilitas dari negara. Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan wakil presiden masing-masing diberikan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya
Negara juga menyediakan kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi. Adapun pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978. Sementara itu, Pasal 10 mengatur bahwa pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Demikianlah hitung-hitungan uang pensiun Gibran Rakabuming jika mundur sebagai wapres. (*)
Artikel Asli
