HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI segera memproses surat pengunduran dirinya setelah secara resmi menyerahkan dokumen tersebut kepada pimpinan lembaga negara itu, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, Gibran datang langsung ke Gedung Nusantara III untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Gibran juga menyampaikan harapan agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.16 WIB dengan membawa sebuah map putih dan dikawal sejumlah petugas pengamanan.
Mengenakan jas hitam, kemeja putih, serta dasi merah, Gibran sempat melambaikan tangan kepada awak media sebelum memasuki Gedung Nusantara III.
Ia kemudian menuju lantai 7 menggunakan lift untuk menemui Ahmad Muzani di ruang kerja Ketua MPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran diterima Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR sekaligus menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung.
Usai pertemuan, Gibran kembali turun ke lobi Gedung Nusantara III dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan kepada wartawan yang telah menunggu.
Pengunduran diri Gibran ini terjadi di tengah tekanan politik dan persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Sehari sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran sempat menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
Saat itu, Gibran mengaku mendapat saran agar membuka seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026).
Di tengah perkembangan tersebut, DPR RI juga telah menerima usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Usulan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Gibran dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi sebagai Wakil Presiden.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap usulan HMP tersebut.
Jumlah pengusul itu telah melampaui ambang batas minimal 25 anggota DPR yang dipersyaratkan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat. (*)
