YOGYAKARTA, KOMPAS - Universitas Gadjah Mada akan menginisiasi pembentukan tim gabungan pencari fakta bersama berbagai perguruan tinggi lainnya. Hal ini untuk menelusuri kericuhan pada 10 November 2026 di Yogyakarta secara seksama agar seluruh fakta dapat diketahui dengan jelas.
Hal tersebut diungkapkan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia dalam jumpa pers di Kampus UGM, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (12/11/2026). "Kami ingin mengajak perguruan tinggi lain untuk bersama-sama membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF)," ujarnya.
Dia mengatakan, tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi.
"Kami ingin agar proses pencarian fakta dilakukan secara independen, obyektif, terbuka, dan berdasarkan bukti," tutur Ova.
Hasil kerja TGPF ini pun nantinya diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi dan tindak lanjut kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi UGM, kata Ova, upaya mencari kebenaran merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Kericuhan antara massa dan kepolisian pecah pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari, bermula di depan Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro. Kericuhan dari titik itu kemudian berlanjut ke sejumlah lokasi lain setelah polisi menghalau massa, termasuk hingga kawasan Tugu Golong Gilig dan Bundaran UGM.
Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah, UGM harus bertindak berbasis data sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.
Kericuhan ini terjadi setelah demonstrasi mahasiswa lintas kampus dan organisasi yang dipusatkan di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, di ujung selatan Jalan Malioboro, berjalan aman dan tertib hingga bubar pada sekitar pukul 19.00 WIB. Peserta aksi menyuarakan berbagai aspirasi terkait persoalan bangsa dalam unjuk rasa tersebut.
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito mengatakan, pembentukan TGPF ini juga untuk mencegah spekulasi yang beredar terkait kericuhan tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah, UGM harus bertindak berbasis data sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.
"Nanti (TGPF) tentu akan melibatkan dosen dan pihak-pihak yang punya perhatian atas persoalan ini, termasuk mahasiswa," ucapnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY Ajun Komisaris Besar Novita Eka Sari menyatakan, pihaknya juga akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kericuhan tersebut. Tim itu melibatkan UGM, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman RI.
Dalam jumpa pers itu, Ova Emilia kembali menegaskan sikap UGM mengecam tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk terhadap mahasiswa dan sivitas.
"Kami memandang peristiwa ini sebagai persoalan serius, bukan hanya karena menyangkut keselamatan mahasiswa, tapi juga karena menyangkut kebebasan berpendapat dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Ova memaparkan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hak ini tidak boleh dibatasi melalui tekanan, ancaman, intimidasi, ataupun tindakan kekerasan.
"Kritik bukan ancaman bagi demokrasi, justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri. UGM berdiri bersama prinsip kebebasan berpendapat dan hak untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan damai," ucap Ova.
Dia pun menambahkan, perbedaan pendapat tidak boleh disertai dengan kekerasan. Negara dan aparat yang menjalankan kewenangan pengamanan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak warga negara, menghormati martabat manusia, dan memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai hukum serta prinsip hak asasi manusia.
