HARIAN.FAJAR.CO.ID, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar memandang penting penguatan regulasi daerah sebagai upaya meningkatkan perlindungan masyarakat, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan memperkuat sistem penanggulangan bencana.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, saat menyampaikan pandangan pemerintah daerah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Takalar baru-baru ini.
Menurut Hengky Yasin, penguatan regulasi daerah merupakan salah satu langkah strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih terarah, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Takalar memandang penting penguatan regulasi daerah, khususnya terkait cadangan pangan dan penanggulangan bencana,” kata Hengky Yasin, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, cadangan pangan daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan, terutama ketika terjadi kondisi darurat, bencana alam, maupun gangguan distribusi yang dapat memengaruhi ketersediaan bahan pangan di tengah masyarakat.
“Cadangan pangan daerah harus dikelola secara optimal untuk menjaga ketahanan pangan, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan, serta memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan cadangan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut sistem pengelolaan, penyimpanan, distribusi, hingga mekanisme penyaluran bantuan pangan agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara cepat dan tepat.
Di sisi lain, Hengky menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan dukungan regulasi yang jelas serta sistem kerja yang terkoordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, aparat keamanan, dan masyarakat.
“Penanggulangan bencana juga membutuhkan sistem yang terencana, terpadu, dan menyeluruh, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan pascabencana,” terangnya.
Ia menambahkan, upaya penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi. Namun, perlu dibarengi dengan langkah mitigasi, peningkatan kapasitas masyarakat, penyediaan sarana pendukung, serta koordinasi lintas sektor untuk meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan.
Dengan adanya regulasi daerah yang kuat, diharapkan pelaksanaan kebijakan terkait cadangan pangan dan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap pembahasan tiga Ranperda inisiatif DPRD tersebut dapat menghasilkan regulasi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami berharap ketiga Ranperda inisiatif DPRD ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan perlindungan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar,” pungkasnya.
Melalui penguatan regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap terwujud daerah yang memiliki ketahanan pangan lebih baik, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta perlindungan yang semakin optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. (mgs)
