jpnn.com, JAKARTA - Langkah progresif Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengembangkan penyidikan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke tahap lanjutan atau "Jilid II" menuai dukungan dari kalangan akademisi.
Pengusutan secara komprehensif ini dinilai sebagai sinyal kuat komitmen pemberantasan korupsi hingga ke aktor utama di balik layar.
BACA JUGA: Penyidik Jampidsus Limpahkan Barang Bukti dan 6 Tersangka Korupsi MBG ke Kejari Jakpus
Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menegaskan bahwa penanganan perkara dalam program berskala nasional memerlukan ketelitian untuk mengungkap keterhubungan antara kewenangan jabatan, aliran dana, hingga pihak yang benar-benar menikmati keuntungan dari penyimpangan tersebut.
"Pengembangan penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku teknis semata, tetapi harus mampu mengungkap pihak yang merencanakan, mengendalikan, memerintahkan, atau turut menikmati hasil tindak pidana apabila keterlibatannya didukung alat bukti," ujar Suparji, Kamis (12/11).
BACA JUGA: Kejagung Didorong Jerat Korporasi Terlibat Korupsi MBG dan Miskinkan Pelaku Pakai TPPU
Menurut Suparji, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak sekadar diukur dari banyaknya pihak yang diperiksa atau dijadikan tersangka.
Tolok ukur utamanya adalah ketepatan pembuktian peristiwa pidana secara utuh, penerapan instrumen pelacakan aliran keuangan (follow the money), serta kemampuan negara memulihkan kerugian keuangan secara maksimal.
BACA JUGA: Sebut Korupsi MBG Kejahatan Kemanusiaan, JMI Desak Kejagung Tuntut Mati Dadan Cs
Ia juga mendorong konsistensi aparat penegak hukum untuk terus bersikap objektif dan independen tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kekuatan politik pihak yang diduga terlibat.
Prinsip equality before the law dinilai mutlak dijalankan demi menjaga marwah keadilan.
"Penyidik harus membangun konstruksi pembuktian yang sistematis dengan menghubungkan keterangan saksi, dokumen pengadaan, hingga hasil audit. Kredibilitas penegakan hukum akan semakin kokoh apabila penyidik mampu membuktikan perbuatan pidana secara objektif dan menyeluruh," pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
