JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Transmigrasi menyerahkan sebanyak 2.770 sertifikat hak milik (SHM) tanah transmigran secara serentak di 19 lokasi yang tersebar di delapan kabupaten dan lima provinsi.
"Para transmigran yang telah ditempatkan oleh negara selama puluhan tahun ada 16.000 ya, 835 bidang dan diserahkan kepada 11.000 lebih kepala keluarga para transmigran yang belum mendapatkan haknya," ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) secara virtual, Kamis, 12 November 2026.
Iftitah menyampaikan, pada tahap ini pihaknya telah menyerahkan sertifikat kepada 1.570 kepala keluarga, di mana sebagian di antaranya bahkan telah menunggu selama 34 tahun untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah tersebut.
BACA JUGA:Gibran Resmi Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti Wapres
"Di antaranya selama 34 tahun belum mendapatkan haknya, hak yang sudah menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada para transmigran tersebut," ujarnya.
Adapun yang menjadi sasaran penyerahan sertifikat ini meliputi Provinsi Bengkulu, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Selatan.
Dengan pemberian sertifikat ini, maka melalui program revitalisasi kawasan transmigrasi, ikut membayar hutang negara kepada para transmigran yang telah berjasa melalui program transmigrasi ini membentuk tiga provinsi baru, 116 kabupaten dan kota, serta 1.567 desa yang baru. Juga berjasa sebagai sentra-sentra pangan di masing-masing provinsi.
"Seperti Kawasan Transmigrasi Telang di Banyuasin, di Sumatra Selatan, itu 40 persen sumber beras berasal dari kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatra Selatan," jelasnya.
Kemudian, lanjut Mentrans, tidak cukup hanya sekadar revitalisasi, Kementerian Transmigrasi sedang melakukan upaya transformasi yang menyeluruh dalam bentuk penataan tata kelola lahan transmigrasi, mulai dari regulasinya.
BACA JUGA:Visi Kampus Berdampak Jadi Sorotan KSTI dan KPPTI 2026 di Surabaya
Salah satunya, dengan menyusun peraturan Menteri tentang izin pelaksanaan transmigrasi, di mana saat ini sudah ada 72 perusahaan yang menggunakan lahan transmigrasi lebih dari 100.000 hektar, tetapi tidak ada PNBP.
"Nah, kenapa tidak ada PNBP nya? Karena regime yang digunakan oleh Kementerian Transmigrasi di waktu yang lalu, sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo, adalah regime tanah. Sehingga tanah tersebut ya memang untuk kepentingan sosial dibagikan kepada masyarakat sifatnya lebih konsumtif," tegasnya.
Oleh karena itu, kedepan Kementrans akan berkerja sama dengan swasta agar tanah transmigran dapat menghasilkan nilai ekonomi bukan sekedar penyediaan tanah untuk tempat tinggal.
"Sekarang kita lakukan semacam hybrid. Hybrid itu dalam arti ada yang untuk sosial, tetapi juga ada yang untuk kepentingan ekonomi, karena ternyata setelah kami terjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi pada tahun 2025, maka kami menemukan banyak fakta lahan-lahan transmigrasi tersebut bukan hanya sekadar lahan tidur yang siap dibagikan," tutupnya.
