HARIAN FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses penanganan perkara tersebut, Polri turut melakukan penggeledahan di kediaman Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemaparan itu disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Dalam rapat tersebut, Suyudi menjelaskan bahwa laporan polisi terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo diterbitkan pada 31 Oktober 2026.
Setelah laporan diterima, penyidik melakukan serangkaian langkah awal, mulai dari pemeriksaan saksi hingga ahli. Polri juga menggelar perkara untuk meningkatkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan.
“Dilakukan interview terhadap enam orang saksi dan empat orang ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan,” kata Suyudi.
Pada tahap berikutnya, penyidik melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Polri kemudian menggelar perkara untuk menetapkan Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Ahrie Sonta juga langsung ditangkap pada hari yang sama.
Pada 2 November 2026, Polri melakukan penahanan terhadap Ahrie Sonta. Sehari berselang, penyidik memeriksa Eko Hadi Santoso yang kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara untuk menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.
“Pada 2 November 2026, dilakukan penahanan AS dan dilakukan pemeriksaan terhadap EH. Pada 3 November 2026 dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka EH dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan tersangka Jenderal LSP,” jelasnya.
Selanjutnya, pada 4 November 2026, Polri menangkap dan menahan Listyo Sigit Prabowo.
Sehari kemudian, penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Listyo. Pada tanggal yang sama, Polri juga menggelar ekspose atau perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk membahas perkembangan penanganan kasus tersebut.
“Pada 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejagung RI, penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka SU (Irjen Slamet Uliandi). Pada hari yang sama pemeriksaan tambahan terhadap AS,” ungkap Suyudi.
Rangkaian penyidikan berlanjut pada 6 November 2026. Polri berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta memeriksa enam saksi dari personel bagian monitoring.
Kemudian, pada 7 November 2026, penyidik kembali melakukan pemeriksaan tambahan terhadap dua tersangka, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.
Pemeriksaan saksi juga dilakukan pada 9 November 2026. Saat itu, penyidik memeriksa saksi berinisial DM dan F serta tiga saksi lainnya.
Sementara pada 10 November 2026, Polri melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi dan tersangka Listyo Sigit Prabowo.
“Pada 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri,” tambah Suyudi.
Sebagai informasi, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka masing-masing Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025. Penanganan perkara kini memasuki tahap penyidikan dengan sejumlah pemeriksaan, penyitaan barang bukti, serta penggeledahan untuk mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana tersebut.
