Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Yusril mengatakan, pertemuan dijadwalkan berlangsung pukul 13.30 WIB. Selain sejumlah menteri, pimpinan MPR dan kemungkinan unsur pimpinan DPR juga akan hadir.
"Saya diberi tahu untuk datang ke Istana jam 13.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR DPR juga," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, agenda pertemuan berkaitan dengan surat pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan kepada Presiden dan MPR pada Kamis pagi.
"Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri Wakil Presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada Presiden dan juga, satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujarnya.
Yusril mengaku telah membaca salinan surat pengunduran diri tersebut. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti atas kemauannya sendiri dan meminta MPR menindaklanjutinya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
"Saya sudah membaca copy dari surat itu, yang pada intinya Wakil Presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri," ungkapnya.
Yusril menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menggelar sidang untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
"Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Wakil Presiden yang diusulkan yang dua dua orang yang diusulkan oleh Presiden. Jadi saya kira akan membahas masalah ini," terangnya.
Yusril menilai, MPR tidak perlu menggelar sidang khusus untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri Gibran. Sebab, menurutnya, pernyataan berhenti atas kemauan sendiri merupakan keputusan yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain.
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," tuturnya.
Yusril mengatakan, MPR selanjutnya perlu menggelar sidang untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Setelah itu, MPR secara resmi memberitahukan kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratannya.
"Jadi, supaya proses ini berjalan konstitusional, cepat dan tidak lambat-lambat, jadi MPR sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kevakuman atau kekosongan Wakil Presiden, dan MPR secara resmi memberitahukan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden disertai dengan persyaratan-persyaratannya untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," pungkasnya.
