JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hampir sama dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998. Menurutnya, surat pengunduran diri Gibran tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yusril menjelaskan, dalam surat yang disampaikan kepada MPR, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas kemauannya sendiri.
"Menurut pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menegaskan, pernyataan berhenti tersebut merupakan keputusan pribadi Gibran yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak lain, termasuk MPR.
Baca Juga:Tawuran Maut di Semarang Tewaskan Remaja 16 Tahun, Polisi Sita 6 Klewang dan Busur Panah"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya.
Yusril mengatakan, MPR selanjutnya perlu menggelar sidang untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Setelah itu, MPR akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Kedua nama tersebut nantinya akan dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
"Jadi, supaya proses ini berjalan konstitusional, cepat dan tidak lambat-lambat, jadi MPR sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kevakuman atau kekosongan Wakil Presiden, dan MPR secara resmi memberitahukan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden disertai dengan persyaratan-persyaratannya untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," jelasnya.
Baca Juga:Diiming-imingi Rp1 Juta oleh OTK, Pemuda di Bondowoso Lecehkan Al-Qur’an demi KontenTerkait alasan pengunduran diri Gibran, Yusril enggan mengungkapkannya secara terperinci. Dia hanya menyebut keputusan tersebut dilatarbelakangi alasan pribadi serta suara-suara yang berkembang di tengah masyarakat.
"Jadi alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri," ungkapnya.
Yusril juga menegaskan, pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden Prabowo bukan untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden. Pertemuan tersebut hanya berupa konsultasi mengenai mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran.
Sementara itu, Yusril menjelaskan terdapat perbedaan mendasar antara pengunduran diri Gibran dan pengunduran diri Soeharto pada 1998. Saat itu, Soeharto berhenti sebagai presiden sehingga posisinya langsung digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie.
"Beda, kan kalau Pak Harto itu Presiden. Karena Presiden berhenti, otomatis digantikan oleh Wakil Presiden. Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden, kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan," katanya.
Baca Juga:Bareskrim Buru Bandar Besar Pemasok Narkoba Kampung Ambon dan BoncosDia menambahkan, pemilihan pengganti Gibran tidak dilakukan melalui pemilu langsung oleh rakyat maupun melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses pemilihan sepenuhnya menjadi kewenangan MPR.
"Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU," pungkasnya.
#nasional
