Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri secara formil kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari ini, Kamis (12/11/2026).
Usai mengundurkan diri, muncul pertanyaan apakah Gibran akan mendapatkan uang pensiun dan sejumlah fasilitas dari negara?
Ketentuan mengenai hak keuangan/administratif bagi mantan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam bab III pasal 6 UU tersebut diatur presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. "Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] adalan 100% dari gaji pokok terakhir," demikian bunyi aturan tersebut.
Gaji pokok untuk wakil presiden adalah sebesar 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 2 Bab II UU No.7 tahun 1978.
Gaji tertinggi pejabat negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara adalah senilai Rp5,04 juta per bulan.
Gaji tersebut diatur untuk Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung. Dengan demikian, maka gaji pokok wakil presiden adalah senilai Rp20,16 juta per bulan.
Selain itu, mantan wakil presiden akan mendapatkan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri, biaya rumah tangga (pemakaian air, listrik, dan telepon), serta seluruh biaya perawatan kesehatan beserta keluarga.
Mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga diberikan rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan kendaraan milik negara beserta pengemudi.
Pensiun mantan wapres beserta tunjangan dan biaya lainnya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya, sesudah pemberhentian secara hormat.
Adapun, dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila MPR menetapkan secara tegas bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan demikian, selama MPR menetapkan pengunduran diri Gibran merupakan pemberhentian dengan hormat, maka dia berhak untuk mendapatkan pensiun berserta tunjangan dan fasilitas lainnya.
(asr/asr)
