JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menghentikan pemeriksaan perkara gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, surat keterangan yang diterbitkan pada 2019 itu sudah dicabut sehingga tidak berlaku lagi.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (12/11/2026), menggelar sidang gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming. Gugatan itu diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rahmadi itu digelar dengan agenda pembacaan replik penggugat secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat secara konvensional.
Dalam sidang tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemndikdasmen) selaku tergugat meminta hakim menghentikan atau tidak melanjutkan persidangan. Permintaan itu disampaikan karena suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi obyek sengketa sudah dicabut.
Kuasa hukum Kemendikdasmen juga menyerahkan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 kepada hakim. Surat yang ditandatangani Dirjen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026 itu berisi pencabutan suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Pihak penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, Denny Indrayana, juga menyampaikan permohonan pencabutan gugatan. Permohohan tersebut diajukan karena suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi obyek gugatan telah dicabut oleh Kemendikdasmen.
“Hari ini kami mendapatkan informasi dari tergugat yang (ingin) menghentikan, dan juga kondisi tergugat bahwa suket sudah dicabut sesuai putusan kasasi MA. Jadi, berdasarkan kondisi yang berubah itulah, kami kembali mengajukan pencabutan gugatan,” kata Denny mewakili kuasa hukum penggugat.
Namun, pihak tergugat intervensi punya sikap berbeda. Pihak tergugat intervensi yang diwakili M Rullyandi keberatan bila sidang disetop, dan meminta majelis hakim PTUN tetap melanjutkan pemeriksaan perkara suket Gibran tersebut.
Menurut pihak tergugat intervensi, permohonan untuk menghentikan sidang ini merupakan tindakan intervensi hukum. Sebab, hakim sudah memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan.
“Oleh karena itu, Yang Mulia, kami bermohon kepada Yang Mulia, penegakan hukum formil dan materil ini mutlak menjadi intervensi pengadilan. Dan sikap ini sebagai penolakan atas berjalannya persidangan hari ini yang sudah melewati jawab-menjawab dan sudah ada penetapan dari majelis,” kata Rullyandi.
Menanggapi perbedaan pandangan penggugat, tergugat, dan tergugat intervensi itu ketua majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang selama tiga jam. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan apakah penanganan perkara tersebut akan dihentikan atau dilanjutkan.
.“Untuk itu terkait dengan permohonan penghentian perkara ini yang diajukan ke saya, kami akan berusaha dan kami akan skorsing sekitar tiga jam,” kata Rahmadi.
Di lokasi terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menjelaskan alasan pencabutan suket ijazah Gibran oleh Kemendikdasmen. Menurut Yusril, pencabutan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 Kemendikdasmen karena dianggap cacat substansi dan prosedur. Suket itulah yang digunakan saat Gibran didaftarkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu.
Yusril menegaskan, pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif. Pencabutan itu merupakan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal itu sejalan dengan Pasal 53 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Selain itu, putusan kasasi MA tersebut telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda. Jika sebelumnya Suket penyetaraan menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kini dokumen tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Yusril berpandangan, persoalan ini memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, persyaratan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan suket, maka jabatan Wakil Presiden menjadi konsekuensinya.
Sementara itu, pada Kamis sekitar pukul 11.16, Gibran telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR. Melalui surat tersebut, Gibran menegaskan bahwa keputusan itu diambil atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.
”Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan petikan surat yang diserahkan oleh Gibran.
