HARIAN FAJAR.CO.ID, TORAJA UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara terus mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Salah satu langkah yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan 12 Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dibuka langsung Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara tersebut menjadi momentum penting untuk membahas kejelasan batas-batas wilayah adat sebagai dasar proses pengakuan resmi oleh pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Frederik menegaskan, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurutnya, amanat konstitusi tersebut harus menjadi landasan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.
Terlebih, Toraja Utara telah memiliki landasan hukum daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
“Kalau negara saja telah memberikan penegasan melalui undang-undang tentang pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, maka pemerintah daerah juga harus memberikan perhatian dan dukungan penuh. Apalagi kita di Toraja Utara sudah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2019. Karena itu, yang perlu kita tuntaskan sekarang adalah kejelasan dan penetapan wilayah adat,” ungkap Frederik.
Dia berharap, melalui rakor tersebut, para pemuka adat yang mewakili 12 wilayah adat dapat membangun kesepahaman dan menyepakati usulan batas-batas wilayah masing-masing.
Frederik menekankan, kejelasan batas wilayah adat bukan sekadar persoalan geografis. Lebih dari itu, wilayah adat berkaitan erat dengan sejarah, identitas, hak tradisional, serta ruang hidup masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.
Karena itu, proses penetapannya harus mengedepankan musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, dan seluruh pihak terkait.
“Saran saya, jangan sampai kita terus terpaku pada persoalan titik koordinat sehingga penetapan ini tidak pernah selesai. Yang terpenting sekarang adalah kita memiliki pegangan dan dasar hukum terlebih dahulu melalui SK penetapan wilayah adat berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, kelembagaan dan hal-hal teknis lainnya dapat terus kita perkuat dan sempurnakan,” jelasnya.
Selain itu, Frederik menegaskan bahwa batas wilayah administrasi pemerintahan tidak serta-merta menghilangkan keberadaan maupun hak masyarakat atas wilayah adatnya.
Untuk itu, diperlukan pemahaman bersama agar persoalan batas administrasi pemerintahan dan batas wilayah adat dapat diselesaikan dengan tetap memperhatikan sejarah, kesepakatan, serta kearifan lokal masyarakat Toraja.
Dia meminta para camat bersama pemuka adat dan tokoh masyarakat mengambil peran aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi kendala.
Pemkab Toraja Utara, kata dia, siap memberikan dukungan dan pendampingan agar proses pengakuan serta penetapan 12 wilayah masyarakat hukum adat dapat berjalan dengan baik.
Melalui pengakuan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah berharap lembaga adat dapat berjalan beriringan dengan pemerintah dalam menjaga tatanan sosial, melestarikan nilai-nilai budaya, serta memperkuat peran mekanisme adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri para camat se-Kabupaten Toraja Utara, perwakilan perangkat daerah terkait, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML), Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta jajaran, para pemuka adat, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Toraja Utara berharap terbangun sinergi seluruh pemangku kepentingan sehingga pengakuan dan perlindungan 12 wilayah masyarakat hukum adat dapat segera diwujudkan.
