JAKARTA, KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto disomasi oleh kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Save Our Surroundings Indonesia karena dinilai lalai mengendalikan produk tembakau dan rokok elektronik yang membahayakan kesehatan masyarakat. Selama 25 hari ke depan Presiden diminta untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.
Perwakilan Save Our Surroundings Indonesia (SOS Indonesia), Tubagus Haryo Karbyanto menjelaskan, koalisi ini terdiri dari perwakilan 20 organisasi masyarakat sipil dan 7 orang yang mewakili warga negara Indonesia secara umum. Mereka mendesak Presiden Prabowo untuk segera memastikan pelaksanaan kewajiban hukum pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik yang melindungi kesehatan masyarakat.
"Somasi ini kami juga tembuskan ke Komisi I, Komisi IV, Komisi VI, Komisi IX, dan Komisi XI karena komisi-komisi ini memiliki relevansi dengan persoalan yang kami sampaikan. Kami berharap ketika mereka membaca somasi ini, mereka sebagai lembaga pengawas juga bisa mendukung aspirasi masyarakat sipil," kata Tubagus saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pokok persoalannya yang mereka tuntut dari Presiden meliputi belum tuntasnya regulasi teknis pengendalian tembakau dan rokok elektrik, dan lemahnya koordinasi antarkementerian. Selain itu juga mempersoalkan kebijakan cukai yang dinilai tidak memadai, serta besarnya beban ekonomi dan kesehatan akibat konsumsi rokok.
Ia mencontohkan persoalan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian produk tembakau. Ketika kementerian-kementerian tersebut tidak berjalan searah, Presiden tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya.
"Kalau Kementerian Kesehatan berantem terus dengan Kementerian Perindustrian, bertengkar untuk regulasi kontrol, dan Presiden tidak menengahi, ya itu salahnya Presiden," ucapnya.
Somasi bukan merupakan sebuah langkah permusuhan. Somasi tidak sepatutnya ditempatkan sebagai upaya yang kontraproduktif, yang oposan.
Selain itu, implementasi sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Undang-Undang Cukai, serta RPJMN 2025–2029, juga belum sepenuhnya melindungi kesehatan masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah belum diterbitkannya aturan teknis mengenai peningkatan persentase peringatan kesehatan bergambar (PHW/Pictorial Health Warning) pada kemasan rokok. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, persentase PHW seharusnya ditingkatkan menjadi 50 persen.
Namun, hingga dua tahun setelah regulasi tersebut ditetapkan, rancangan peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur pelaksanaannya belum juga diterbitkan. Akibatnya, industri belum memiliki kepastian mengenai penyesuaian yang harus dilakukan terhadap ketentuan baru tersebut.
Persoalan lain yang disoroti adalah implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebanyak 514 kabupaten/kota ditargetkan telah memiliki dan mengimplementasikan KTR pada 2029. Namun, hingga 2026, jumlah daerah yang telah menjalankannya baru sekitar 300 kabupaten/kota.
Untuk itu, somasi ini terdiri dari lima tuntutan. Pertama, presiden diminta memastikan seluruh aturan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024 segera ditetapkan. Kedua, pemerintah harus segera memperbanyak KTR di seluruh Indonesia.
Ketiga, pemerintah diminta menjalankan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok sesuai RPJMN 2025-2029. Keempat, pemerintah harus mensimplifikasikan struktur tarif cukai untuk memperkuat pengendalian produk tembakau. Dan kelima, Presiden diminta menyusun rencana aksi yang jelas, terukur, dan dapat diperiksa publik, termasuk penanggung jawab serta jadwal pelaksanaan setiap kebijakan.
"Kami menyampaikan ini dengan batas waktu 25 hari, kami berharap ada tanggapan resmi dengan bukti tindak lanjut atas lima tuntutan ini. Dan kami Koalisi SOS Indonesia membuka dialog jika Presiden ingin berdialog dengan kita untuk merinci," ucap Tubagus.
Konsultan Yayasan Lentera Anak yang termasuk dalam koalisi SOS Indonesia, Reza Indragiri Amriel menegaskan, somasi ini bukan sekadar kritik politik terhadap pemerintah, melainkan memiliki konstruksi hukum yang didasarkan pada kewajiban negara dan hak-hak konstitusional warga negara. Ketika negara tidak menjalankan kewajibannya, hak masyarakat yang seharusnya dilindungi menjadi tidak terpenuhi.
"Somasi bukan merupakan sebuah langkah permusuhan. Somasi tidak sepatutnya ditempatkan sebagai upaya yang kontraproduktif, yang oposan. Justru somasi pada dasarnya merupakan manifestasi tentang bagaimana kita mengingatkan pemerintah tentang kewajiban dan tanggung jawabnya," kata Reza.
Somasi pada dasarnya merupakan manifestasi tentang bagaimana kita mengingatkan pemerintah tentang kewajiban dan tanggung jawabnya.
Sebelumnya, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan, pembahasan rancangan peraturan menteri kesehatan terkait produk tembakau, termasuk rokok elektronik, masih dalam proses harmonisasi. Pembahasan regulasi tersebut masih belum selesai, terutama aturan peringatan kesehatan bergambar (PHW) pada produk rokok elektronik.
”Targetnya (rampung) segera. Pembahasan aturan ini sudah lewat dari target yang seharusnya rampung dua tahun setelah PP (PP Nomor 28/2024) terbit,” katanya. (Kompas.id, 11 November 2026).
