jpnn.com, JAKARTA - Buntut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka babak baru dalam dinamika politik nasional.
Sejumlah figur mulai masuk radar dan diperbincangkan sebagai calon pengganti. Dari elite partai politik, kabinet, hingga pimpinan lembaga negara.
BACA JUGA: Gibran Pamitan, Pedagang Kaki Lima Padati Istana Wapres Menjamu Masyarakat
Ketua MPR Ahmad Muzani sudah menerima surat resmi pengunduran diri wapres, Kamis, 12 November 2026.
"Mas Gibran sudah menemui kami sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.
BACA JUGA: Tak Ungkap Alasan, Gibran Mundur dari Wapres Atas Permintaan Sendiri
Surat yang sama, menurut Muzani, juga sudah disampaikan langsung oleh wapres kepada Presiden Prabowo.
"Menurut beliau, surat juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto."
BACA JUGA: Prabowo Punya Waktu 14 Hari Setor 2 Nama Pengganti Gibran dari Kursi Wapres RI
Kini "bola" ada di Prabowo. Siapa 2 calon yang akan diusulkan ke MPR. Spekulasi pun berkembang kencang.
Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menyampaikan analisisnya.
AHY, Puan Maharani, dan Sufmi Dasco Ahmad adalah figur yang dapat diperhitungkan.
"Selain ketiganya, juga ada Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, dan Muhaimin Iskandar," papar Efriza.
Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI sebelumnya juga telah menyinggung sejumlah tokoh yang layak dan matang mendampingi Presiden Prabowo.
Dalam pertemuan dengan awak media di Kantor Perwakilan DPD RI Sulawesi Selatan, Makassar, pada 20 Oktober 2026, Tamsil menyebut figur itu berasal dari lingkungan pemerintahan, parlemen, dan luar pemerintahan.
"Ada Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, serta Muhaimin Iskandar," sebutnya.
Menurut Tamsil, Presiden perlu mempertimbangkan figur yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Nama Sultan Baktiar Najamudin cukup menarik perhatian karena latar belakangnya non partai, mantan pimpinan daerah dan pengusaha. Dia relatif bisa diterima oleh semua pihak, karena selama ini bergerak membawa aspirasi daerah ke pusat.
Dia satu-satunya nama yang tidak mewakili partai.
Sultan Najamudin adalah figur Muda yang mampu menjembatani semua kepentingan elit Nasional.
Dia diyakini mampu memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam agenda Otonomi daerah.
Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu telah dipilih Dan menjabat sebagai Pimpinan DPD RI selama 2 periode.
Sedangkan, Puan, AHY, Dasco, Zulkifli Hasan, dan Cak Imin memiliki background partai. Apakah Presiden akan memilih parpol atau non partai?
Itu memang menjadi hak presiden dalam membuat keputusan. Dua-duanya tidak salah. Jika ingin stabilitas dalam konstelasi politik, tentu akan memilih nama-nama berlatar belakang partai politik.
Namun, jika melihat rasionalitas, untuk kepentingan negara, yang tinggal 3 tahun lagi memimpin, presiden bisa saja memilih yang lebih konkret dan efektif. Yang bisa bekerja lebih cepat, tanpa terganggu niatan untuk memperkuat partai-partainya di 2029.
Tidak perlu ragu, akan menggembosi partainya juga.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan tersebut.
Kewenangan Presiden adalah mengusulkan dua nama, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
