Jakarta, VIVA - Rapat paripurna DPR RI dengan agenda pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal digelar pada Kamis, 12 November 2026. Pembatalan tersebut dilakukan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kepastian batalnya rapat paripurna itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin. Dia membenarkan bahwa agenda rapat yang sebelumnya direncanakan berlangsung hari ini tidak jadi dilaksanakan.
"Iya (batal rapat paripurna)," kata Khozin kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.
Sebelumnya, DPR telah menjadwalkan rapat paripurna untuk membacakan usulan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut diterima pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026.
Pembatalan rapat paripurna ini terjadi pada hari yang sama ketika Gibran mendatangi Gedung MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Sebanyak 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan PendapatWakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya mengungkapkan, usulan HMP terhadap Gibran telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi.
Jumlah tersebut dihitung berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing perwakilan pengusul kepada pimpinan DPR.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.
Usulan HMP tersebut rencananya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dibacakan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun, agenda rapat paripurna yang semula direncanakan berlangsung pada Kamis ini akhirnya batal setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada MPR.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPRSebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung MPR di Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. Kedatangannya bertujuan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang untuk menyampaikan surat tersebut. Menurut Muzani, Gibran juga meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani di Gedung MPR, Kamis, 12 November 2026.
