HARIAN FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan kembali menyetujui penghentian kasus tanah melalui mekanisme Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ). Kali ini, persetujuan diberikan terhadap perkara dugaan penipuan atau penggelapan yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Tana Toraja.
Persetujuan tersebut ditetapkan setelah ekspose perkara secara virtual yang dipimpin langsung Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, Selasa (10/11/2026).
Perkara ini melibatkan seorang ibu rumah tangga berinisial BB alias MD (46), warga Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Dia sebelumnya disangka melakukan penipuan atau penggelapan terhadap DM (54), seorang wiraswasta yang juga berdomisili di Kecamatan Mengkendek.
Dalam perkara tersebut, tersangka disangkakan melanggar Pasal 492 atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kasus ini bermula pada awal 2020. Saat itu, tersangka menawarkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Rantedada kepada korban dengan harga Rp350 ribu per meter persegi.
Dalam kesepakatan tersebut, tersangka berjanji mengurus penerbitan sertifikat tanah dan menyerahkannya kepada korban setelah proses administrasi selesai.
Korban kemudian melakukan pembayaran secara bertahap pada periode Maret hingga September 2020. Total uang yang diserahkan secara tunai mencapai Rp109 juta. Selain itu, korban juga mengambil barang di kios senilai Rp9,871 juta.
Dengan demikian, total pembayaran yang telah diberikan korban mencapai Rp118,871 juta.
Namun, sertifikat tanah yang dijanjikan tidak kunjung diserahkan. Persoalan semakin berkembang setelah pada Agustus 2022 tersangka diketahui menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama dirinya sendiri.
Sertifikat tersebut kemudian dijadikan jaminan ke bank untuk memperoleh kredit pribadi tanpa sepengetahuan korban.
Meski demikian, perkara ini akhirnya mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif setelah tersangka mengembalikan seluruh kerugian korban.
Persetujuan RJ diberikan karena perkara tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Sejumlah pertimbangan menjadi dasar persetujuan penghentian penuntutan. Di antaranya, ancaman pidana terhadap tindak pidana yang disangkakan tidak lebih dari empat tahun penjara atau denda paling banyak kategori V.
Selain itu, tersangka juga tercatat baru pertama kali melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperkuat melalui penelusuran data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Makale, Enrekang, Palopo, dan Pinrang yang seluruhnya menunjukkan hasil nihil.
Pertimbangan lainnya, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan pada Selasa (3/11/2026) di Kantor Kejari Tana Toraja.
Tersangka juga telah mengembalikan seluruh kerugian korban sebesar Rp118,871 juta secara tunai. Korban pun telah memaafkan perbuatan tersangka.
Dari sisi sosiologis, hasil profiling menunjukkan tersangka merupakan ibu rumah tangga dengan empat orang anak. Selama ini, dia turut membantu perekonomian keluarga dengan berjualan.
Masyarakat dan tokoh setempat juga memberikan respons positif terhadap perdamaian tersebut. Tersangka diketahui sebagai warga yang memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya.
Dalam ekspose perkara tersebut, Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin didampingi Wakajati Sulsel Prihatin, Aspidum Teguh Suhendro, Koordinator Nur Utami Dewi Saudi, serta jajaran bidang Pidana Umum Kejati Sulsel.
Sementara dari Kejari Tana Toraja hadir Kepala Kejari Andi Mujahidah Amal, Kasi Pidum Muhammad Farid Nurdin, dan Jaksa Fasilitator Rusman.
Syarifuddin mengapresiasi jajaran Kejari Tana Toraja yang telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.
Menurutnya, perdamaian antara tersangka dan korban serta pengembalian seluruh kerugian menjadi pertimbangan penting dalam menyetujui permohonan tersebut.
“Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian dan dikembalikannya kerugian yang diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula,” tegasnya.
Dia kemudian menyatakan permohonan penghentian penuntutan terhadap tersangka BB telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif mekanisme keadilan restoratif.
“Maka saya memutuskan perkara yang diajukan permohonan MKR atas nama tersangka BB yang disangka melanggar Pasal 492 atau Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025 dan disetujui permohonan untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif,” jelas Syarifuddin.
Setelah persetujuan tersebut, Kajati Sulsel menginstruksikan Kajari Tana Toraja segera mengajukan penetapan persetujuan RJ ke Pengadilan Negeri setempat.
Apabila tersangka masih menjalani penahanan, kejaksaan diminta segera mengeluarkannya setelah mendapatkan persetujuan RJ dari pengadilan.
Jajaran Kejari Tana Toraja juga diminta menuntaskan penyelesaian barang bukti dan administrasi sesuai ketentuan, mendokumentasikan kegiatan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya secara berjenjang.
Dalam arahannya, Syarifuddin turut mengingatkan seluruh jajaran jaksa agar menjaga integritas dalam menjalankan mekanisme keadilan restoratif.
Dia menegaskan, penyelesaian perkara melalui RJ tidak boleh dimanfaatkan sebagai ruang untuk melakukan transaksi atau meminta imbalan dalam bentuk apa pun.
“Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan,” pungkasnya.
