Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden, Kamis (12/11). Ia telah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan menyatakan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan.
“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut.” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” tegasnya.
Lalu, bagaimana tindakan MPR dalam pengisian kekosongan jabatan tersebut?
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari mengatakan ada tiga dasar hukum yang dapat digunakan.
“Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46-49 UU Nomor 17 Tahun 2014, dan Pasal 134-142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR,” ujar Taufik dalam keterangannya, Kamis (12/11).
Berikut alurnya:
TAHAP I. RAPAT GABUNGAN MPRBatas waktu: Paling lama 3 × 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.
1. MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan.
2. Rapat Gabungan menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
3. Waktu penyelenggaraan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.
• Pasal 134 Tata Tertib MPR
TAHAP II. PEMBERITAHUAN KEPADA PRESIDENBatas waktu: Paling lama 3 × 24 jam setelah Rapat Gabungan.
1. Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan Rapat Gabungan.
2. Surat tersebut dilengkapi dengan jadwal Sidang Paripurna dan persyaratan calon Wakil Presiden.
• Pasal 135 Tata Tertib MPR.
TAHAP III. PENGAJUAN CALON WAKIL PRESIDENBatas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.
1. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.
2. MPR membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan paling lama 2 × 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.
• Pasal 136 Tata Tertib MPR.
TAHAP IV. VERIFIKASI CALON WAKIL PRESIDENBatas waktu: Paling lama 7 hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon.
1. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.
2. Hasil verifikasi dilaporkan dalam Rapat Gabungan.
3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, Pimpinan MPR meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Pimpinan MPR menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.
• Pasal 137–139 Tata Tertib MPR.
TAHAP V. SIDANG PARIPURNA PEMILIHAN WAKIL PRESIDENBatas waktu: Paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
1. MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden.
2. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.
3. Anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
4. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
5. Apabila perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.
• Pasal 140 Tata Tertib MPR.
TAHAP VI. PENETAPAN DAN PELANTIKAN WAKIL PRESIDEN1. Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR.
2. MPR melaksanakan pelantikan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.
• Pasal 141–142 Tata Tertib MPR.
