SEMARANG — Upah minimum yang tak memadai untuk menghidupi keluarga telah memaksa buruh-buruh di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencari pekerjaan sambilan. Mereka menilai, kenaikan upah minimum setiap tahunnya tak sepadan dengan lonjakan biaya hidup.
Aji (48 tahun), anggota Federasi Serikat Buruh Independen-Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSBI-KASBI) asal Kota Semarang mengungkapkan, saat ini dia menekuni pekerjaan sambilan sebagai ojek online (ojol). Dia mengatakan, pekerjaan sambilan perlu dilakoni agar kebutuhan dia dan keluarganya dapat terpenuhi.
“Karena gaji Rp2,3 juta atau Rp3,7 juta tidak akan mampu (mencukupi kebutuhan keluarga). Sedangkan saya punya anak dua,” kata Aji saat diwawancara di sela-sela partisipasinya mengikuti demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (12/11/2026).
Seperti disinggung Aji, saat ini Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng adalah Rp2,3 juta per bulan. Sedangkan Upah Minimum Kota (UMK) Semarang adalah Rp3,7 juta. Dalam demonstrasi yang dimotori Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (KOMBAT) di depan Kantor Gubernur Jateng, massa buruh menuntut kenaikan upah minimun dengan memenuhi ketentuan atau standar kebutuhan hidup layak (KHL).
Aji mengungkapkan, setiap tahun kelompok buruh di Jateng selalu turun ke jalan untuk menuntut perbaikan upah. “Tapi kenaikannya sangat-sangat tidak memadai,” ujarnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Meski menekuni pekerjaan sambilan sebagai ojol, Aji menekankan bahwa pendapatannya dari pekerjaan tersebut tak pernah menentu. Dengan demikian, dia harus berusaha untuk benar-benar bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya dari total penghasilannya.
Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (KOMBAT) menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (12/11/2026). Massa buruh menuntut kenaikan upah minimun 2027. - (Kamran Dikarma/Republika)
“Kami dari FSBI kemarin sudah mencoba merumuskan sendiri KHL dan didapat angka Rp16.100.000. Ini untuk empat anggota keluarga, yakni istri dan dua anak,” kata Aji.
Oleh sebab itu, Aji sangat berharap pemerintah dapat menaikkan UMP dan UMK tahun 2027 ke angka yang bisa memenuhi KHL. Keputusan terkait penentuan UMP dan UMK tahun mendatang biasanya diketok pada akhir November.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Maksuri mengungkapkan, upah minimum di Jateng termasuk di antara yang terendah secara nasional. Maksuri, yang berasal dari Kabupaten Jepara, mengatakan, saat ini UMK di daerah asalnya adalah Rp2,7 juta. Dia menekankan, upah minimum selalu dihitung untuk mencukupi kebutuhan buruh lajang.
Menurut Maksuri, buruh lajang di Jepara pun masih cukup kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan upah Rp2,7 juta. “Bagaimana kalau punya istri dan dua anak?” tanyanya di sela-sela partisipasinya dalam demonstrasi bersama KOMBAT di depan Kantor Gubernur Jateng.
Oleh sebab itu, Maksuri mengatakan, banyak buruh yang masih harus bekerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. “Jadi buruh itu malamnya pada ojek online. Kalau enggak begitu, mana bisa menghidupi: bayar kontrakan, anak sekolah, dan lain sebagainya? Sudah saya sampaikan tadi upah di Jawa Tengah ini upah terendah di provinsi seluruh Indonesia,” ucapnya.
Menurut Maksuri, cukup banyak anggota DPD SPN yang mesti bekerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. “Sekarang upah di Jawa Tengah mengalami kesenjangan yang begitu jauh dengan provinsi lain di Indonesia. Sementara harga bahan pokok iyang menentukan adalah pemerintah. Contoh BBM, beras, minyak, sayur, dan lain sebagainya. Itu tidak ada bedanya Jawa Tengah. Bahkan kalau di kota-kota besar, di Jawa Tengah lebih mahal dari daerah lain,” kata dia.
Maksuri menambahkan, apa yang disinggungnya tadi belum mencakup kebutuhan rumah dan pendidikan anak. “Kami ingin mempunyai anak sekolah, kami ingin mempunyai anak kuliah, kami ingin mempunyai rumah tempat tinggal. Ya upahnya harus layak. Kalau dengan upah sekarang ini kita berani hitung-hitungan, tidak akan ada sisa,” ujarnya.
Menurut Maksuri, UMP Jateng seharusnya bisa ditetapkan sebesar Rp3,7 juta per bulan. Namun dia menekankan bahwa angka tersebut merupakan ambang batas minimum.
Saat demo masih berlangsung, sejumlah perwakilan KOMBAT sempat diterima untuk beraudiensi. Mereka ditemui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jateng Iwanuddin Iskandar serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jateng Ahmad Aziz. Dalam audiensi tersebut, buruh-buruh perwakilan KOMBAT menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka, terutama terkait upah yang harus memenuhi KHL.
Saat diwawancara awak media seusai audiensi, Iwanuddin menolak label “upah murah” yang dilekatkan pada Provinsi Jateng. “Kita itu istilahnya kompetitif. Jadi kompetitif itu maksudnya adalah semua investor datang ke sini itu menarik. Karena kenapa? Upahnya kompetitif, buruhnya terampil,” ujarnya.
Menurut Iwanuddin, upah atau gaji buruh nantinya akan mengalami kenaikan sesuai dengan produktivitasnya. “Dengan posisi nanti produktif, otomatis nanti upahnya akan naik, akan naik, akan naik, akan naik.
Kan tidak mungkin dong kalau namanya pengusaha senang, produksinya lancar, kemudian setelah itu kita enggak memperhatikan kesejahteraan buruh, tidak mungkin,” ucapnya.
Kendati demikian, Iwanuddin mengatakan Pemprov Jateng menampung seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan kelompok buruh. Aspirasi mereka nantinya akan turut disampaikan ke pemerintah pusat.
