Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil saksi dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara pada sektor cukai, khususnya cukai PT Djarum.
Hari ini, Kamis (12/11/2026), ada dua aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Budi Prasetyo Juru Bicara KPK mengatakan, kedua saksi itu berinisial SA dan AZR.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi SA dan AZR di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Budi kepada wartawan, dilansir dari Antara.
Pemeriksaan itu merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya ditangani KPK.
Selain diperiksa dalam perkara terkait cukai PT Djarum, AZR juga dijadwalkan memberikan keterangan untuk penyidikan kasus Bea Cukai lainnya yang melibatkan tersangka berinisial GHH.
Dalam penyidikan perkara itu, KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap MWA yang juga merupakan ASN Bea Cukai.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Februari 2026. Dari operasi tersebut, penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Perkara kemudian berkembang pada 21 Juli 2026, ketika KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi lainnya.
Hingga September 2026, terdapat sembilan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian perkara tersebut.
Mereka adalah Rizal Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Sisprian Subiaksono Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai, dan Orlando Hamonangan Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai.
Selain itu, John Field pemilik Blueray Cargo, Dedy Kurniawan Manajer Operasional Blueray Cargo, serta Andri Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo.
Tiga tersangka lainnya yakni Budiman Bayu Prasojo Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai, GHH Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, dan AD pejabat fungsional Bea Cukai Madya.
KPK kembali mengembangkan penyidikan pada 28 Oktober 2026 dengan menerbitkan satu sprindik umum terkait dugaan kerugian negara di sektor cukai.
Dalam pengembangan tersebut, penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.
Sehari kemudian, pada 29 Oktober, penggeledahan berlanjut ke enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di wilayah Kudus.
Pada 30 Oktober, KPK kembali menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Kota Semarang.
Serangkaian penggeledahan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti terkait dugaan kerugian keuangan negara pada sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Selain menelusuri potensi kerugian negara, KPK juga tengah mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai. (ant/bil/ham)
