Ribuan warga sudah bermukim di kawasan Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara, sejak 1940-an. Ada warga yang sudah lima generasi hidup di tempat itu. Tiba-tiba, dua pihak yang tidak dikenal warga bersengketa atas lahan itu. Salah satunya dimenangkan oleh pengadilan. Putusan itu digunakan untuk mengeksekusi lebih dari 1.000 persil lahan warga.
Suasana terasa mencekam di Jalan Aluminium I, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kamis (12/11/2026). Warga memblokade jalan dengan menumpuk ban bekas di jalan yang berada di dekat Gerbang Tol Tanjung Mulia itu. Mereka memasang spanduk, “tolak penggusuran, usir mafia tanah”.
Beberapa hari sebelumnya, warga telah menerima surat perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan yang akan dilaksanakan hari itu. Pihak dari ahli waris almarhum Fakhruddin Parinduri disebutkan akan mengeksekusi lahan tersebut.
Keadaan semakin mencekam saat seorang polisi dari Polsek Medan Labuhan tiba di lokasi tersebut. “Polisi datang, polisi datang…,” kata warga berteriak.
Warga langsung membunyikan sirene masjid. Ribuan warga keluar dari rumah. Mereka berkumpul di Jalan Aluminium I di simpang Jalan Krakatau untuk menghadang petugas. Sejumlah warga sengaja libur dari pekerjaan untuk menolak esekusi lahan tersebut. Anak-anak juga tidak masuk sekolah.
“Selama ini, kami hidup tenang di Tanjung Mulia sebagai buruh pabrik atau pedagang kecil. Setelah lima generasi kami hidup di sini, tiba-tiba ada orang yang mengaku memiliki tanah kami ini. Kami akan berjuang untuk mempertahankan tanah kami dari mafia tanah,” kata Wahid (65), warga Jalan Aluminium I.
Wahid lahir dan besar di Tanjung Mulia. Lahan yang mereka tempati saat ini pertama kali dibeli oleh kakeknya pada 1940-an. Tanah itu lalu diwariskan kepada ayah Wahid, lalu kepada Wahid. Kini, lahan itu sudah ditempat anak dan cucu-cucu Wahid dan sudah dipecah menjadi lima persil. “Kami sudah lima generasi hidup di Tanjung Mulia ini,” kata Wahid.
Meski demikian, warga sudah lama was-was tentang keabsahan lahan mereka. Setiap kali mereka mengurus sertifikat hak milik, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak pernah menyetujui. Alasannya, syarat tidak lengkap atau tanah sedang dalam sengketa.
Di Jalan Aluminium I, lebih dari 1.000 warga hanya mempunyai surat keterangan tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Lurah. “Sebelumnya, kami tidak pernah menghadapi konflik di Tanjung Mulia ini,” kata Wahid.
Hal yang sama juga dialami oleh Sulastri (63). Dia tinggal di rumahnya di Jalan Aluminium I bersama ibunya yang sudah berusia 95 tahun. “Ibu saya tinggal di rumah ini sejak 1956. Saya lahir dan besar di Tanjung Mulia ini,” kata Sulastri.
Sulastri mengatakan, mereka tidak mengenal sama sekali Parinduri atau keluarganya. Orang yang mengklaim memiliki tanah itu sama sekali tidak pernah tinggal di daerah tersebut. Pengadilan juga tidak pernah memanggil atau memeriksa warga terkait sengketa tanah. “Kami heran, tiba-tiba ada pihak yang dimenangkan di pengadilan atas tanah milik ribuan warga, tetapi tidak ada warga yang diperiksa,” kata Sulastri.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Jalan Aluminium Eka Bayu Putra Ginting mengatakan, konflik terbuka mulai muncul sejak pihak ahli waris Fakhruddin Parinduri memasang empat plang besi di Jalan Aluminium I pada 2024.
Di dalam plang disebutkan, tanah seluas 17 hektar merupakan milik ahli waris Parinduri. Mereka akan segera mengeksekusi lahan tersebut. “Begitu plang itu dipasang, kami langsung mencabutnya,” kata Eka.
Warga pun sempat berhadap-hadapan dengan orang suruhan dari Parinduri. Sedikitnya tiga warga terluka akibat bentrok itu. Konflik muncul sejak pembangunan di sekitar kawasan itu semakin gencar. Sejumlah perumahan mewah telah dibangun pengembang di sekitar kawasan itu.
“Tanjung Mulia ini sekarang menjadi tanah ‘emas’. Terutama setelah dibangun Jalan Tol Medan-Binjai. Kami mendengar, di kampung kami ini akan dibangun perumahan mewah dan rumah sakit oleh pengembang,” kata Eka.
Eka menyebut, dua pihak yang bersengketa di atas lahan di Tanjung Mulia bukan warga mereka. Pihak penggugatnya adalah Fakhruddin Parinduri. Sementara, pihak tergugat adalah Chairuddin alias Ucok.
Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada 2011 sebagaimana dimuat di situs resmi sipp.pn-medankota.go.id, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Fakhruddin. Disebutkan, penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas + hektar (tidak ditulis luasnya) yang terletak di jalan Aluminium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia, atas nama Ibnu Yamin.
Dinyatakan, lahan itu adalah sebagian bidang tanah dari Grant Sulthan Nomor 265 tanggal 16 Agustus 1926 atau tanah eks sertifikat hak milik Nomor 257 dan 258.
Eka mengatakan, ahli waris Parinduri tidak pernah datang langsung melakukan eksekusi, tetapi diwakilkan oleh pihak lain. Kompas mencoba mencari keberadaan Parinduri, tetapi belum bisa menemukannya.
Warga bertekad tetap mempertahankan tanahnya. Sebanyak 128 warga telah mengajukan gugatan bantahan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan. Namun, gugatan mereka tidak diterima di tingkat pertama dan banding. Saat ini, warga menunggu putusan di tingkat kasasi.
Sulit punya properti
Konflik agraria di kawasan urban frontier atau kawasan penyangga kota metropolitan Medan menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat menengah ke bawah hampir tak punya peluang mempunyai properti secara legal di kawasan penyangga Medan.
Profesor Christian Lund, Guru Besar Pembangunan dari University of Copenhagen, Denmark, mengatakan, konflik di kawasan urban frontier Medan akan terus berlangsung dalam beberapa tahun ke depan (Kompas.id, 20/2/2024).
”Kita tidak bisa melihat masa depan pengembangan Kota Medan dalam 20 tahun ke depan. Masyarakat biasa akan sangat sulit mempunyai properti karena hampir tidak ada cara legal kepemilikan lahan di kawasan perbatasan atau urban frontier,” kata Christian.
Dalam satu abad terakhir ini, Medan berkembang sangat luar biasa. Medan menjadi pusat perdagangan yang ditopang oleh daerah perkebunan yang berkembang pesat. Awalnya adalah perkebunan tembakau, teh, dan kini didominasi sawit dan karet. Saat ini, Medan menjadi sebuah kota industri yang maju.
Akan tetapi, menurut Christian, Medan kini menghadapi masalah antropologi perkotaan di daerah penyangga. Kawasan perkotaan terus berkembang hingga ke daerah penyangga di pinggiran Medan dan Deli Serdang. Namun, sayangnya, hampir semua daerah penyangga itu merupakan lahan konflik karena bekas hak guna usaha (HGU) perkebunan, HGU aktif, dan lahan dengan surat Grant Sultan Deli.
Kepemilikan lahan di daerah penyangga Medan, menurut dia, sangat rumit dan mahal. Hampir tidak ada cara legal yang bisa ditempuh masyarakat biasa untuk memiliki lahan. Akhirnya, hanya perusahaan properti besar yang berpeluang membangun perumahan mewah.
Di Tanjung Mulia, warga berhasil menghadang pelaksanaan eksekusi lahan. Polisi mengatakan, eksekusi ditunda. Namun, ribuan warga tetap hidup dalam ketidakpastian tentang hak mereka atas permukiman yang sudah lebih 80 tahun ditempati.
