Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan pernyataan sikap terkait dinamika sosial politik yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Salah satu yang disoroti adalah terkait kasus dugaan penyadapan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan sikap ini dirilis setelah PBNU menyerap aspirasi dari seluruh nahdliyin kemudian dirapatkan melalui Konferensi Besar NU.
"Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," demikian pernyataan sikap PBNU, Kamis (12/11).
Terkait penyadapan ini, PBNU menyatakan dukungannya kepada Polri untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka juga menyerahkan seluruh prosesnya kepada jajaran Korps Bhayangkara.
Di sisi lain, PBNU juga menyatakan tetap akan mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dalam upaya menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial.
"Nahdlatul Ulama meminta kepada seluruh lembaga negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan tetap menjaga keamanan dan persatuan," tulisnya.
"Nahdlatul Ulama mengimbau segenap komponen bangsa untuk senantiasa berikhtiar menjaga kondusivitas nasional serta memelihara persatuan dan kesatuan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambahnya.
PBNU menyerukan kepada seluruh warga NU untuk memperbanyak zikir, munajat, dan doa agar bangsa dan negara tetap memperoleh perlindungan dari berbagai gangguan yang dapat mengganggu proses pembangunan nasional.
